Headline Metropolis

Kadis Kemal Semprot PLN

MATARAM – Tagihan rekening Penerang Jalan Umum (PJU) membengkak. Dinas Pertamanan meradang. Sampai saat ini, mereka belum terima banyaknya PJU liar temuan PLN. Hal ini membuat tagihan rekening terus membludak.

a�?PLN melakukan penagihan untuk tambahan PJU sebesar Rp 600 juta per bulan. Menurut saya itu terlalu besar, itu yang belum saya terima,a�? tegas Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram Kemal Islam, kemarin (26/5).

Menurutnya PLN mengambil keputusan sepihak. Padahal sesuai kesepakatan. Setelah melakukan pendataan dua pihak duduk bersama dulu.

Kemudian PLN mempersentasikan hasil temuannya. Sebab, pemerintah juga butuh proses. Semenatra PLN tetap ngotot meminta PJU liar harus dibayar, karena daya sudah digunakan.

a�?Selalu seperti itu alasannya,a�? kata Kemal.

Mantan kepala BPBD ini menyebutkan, jumlah PJU yang dipasang Dinas Pertamanan sekitar 8.600 lebih titik lampu. Tapi tiba-tiba PLN menemukan 3.000 PJU liar yang dipasang secara ilegal oleh masyarakat. Pemerintah lah yang harus menanggung semua beban daya PJU tersebut.

Untuk hal ini, Kemal meminta agar PLN dan Pertamanan kembali bersama. Membahas solusi. Akan diapakan PJU ilegal tersebut. Apakah akan tetap dibayar Pemkot Mataram atau tidak. Menurutnya lebih baik lampu PJU itu diputus sekalian.

Ia juga meminta PLN membuat petanya. Letak PJU liar yang didapatkan PLN. Daya yang dipakai berapa. Harus jelas. Jangan sampai ketika mendapatkan temuan lalu serta merta dicatat sebagai tagihan.

a�?Dan tidak enaknya lagi tagihan itu mundur enam bulan ke belakang. Misalnya ditemukan bulan Mei, kemudian tagihan dihitung sejak Januari,a�? kesal Kemal.

Jika ada satu titik lampu PJU liar ditemukan bulan Mei. Biayanya Rp 200 ribu, yang yang harus dibayar bukan bulan itu saja tapi lima bulan sebelumnya.

Sehingga menjadi Rp 1 juta lebih di satu titik. a�?Tidak bisa seperti itu dong,a�? ketusnya.

Ia mengatakan, saat ini Pemkot Mataram tengah berupaya hemat. Baik hemat penggunaan energi listrik, untuk membantu PLN.

Juga hemat pembayaran rekening PJU. Konsep yang sedang dikembangkan adalah PJU bermitra masyarakat. Artinya PJU dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Uang yang dibayarkan masyarakat dalam bentuk pajak penerangan jalan (PPJ) tidak hanya untuk membayar rekening PJU.

Tapi juga bisa digunakan untuk membangun fasilitas PJU baru. Bisa untuk perbaikan kerusakan PJU yang sudah ada.

a�?Artinya tidak membebani pajak lain yang masuk di APBD Kota Mataram,a�? ujarnya.

Mulai tahun 2016, dana PPJ yang masuk dari PLN ke kas daerah sebesar Rp 32 miliar. Diserahkan sepenuhnya kepada Dinas Pertamanan.

Dengan komposisi Rp 26 miliar untuk rekening PJU. Sisanya dibagi untuk pembangunan PJU baru serta perbaikan fasilitas yang rusak.

a�?Saya menganggap pembayaran Rp 26 miliar masih sangat tinggi,a�? ujarnya.

Ia menargetkan jumlah rekening PJU setiap tahun minimal Rp 1,5 miliar atau di bawah Rp 20 miliar. Sebagai salah satu upaya penghematan. Semua PJU akan dilakukan meterisasi. Dana yang disediakan Rp 1 miliar.

Tapi program ini gagal dilakukan 2015, akhirnya diluncurkan lagi tahun 2016. Kemal berharap PLN bisa membantu pemerintah merealisasikannya.

Menurutnya, untuk tambahan meterisasi PJU sudah dianggarkan sejak 2014. Sayang karena alasan teknis di PLN, maka tidak bisa terealisasi. Sehingga sampai saat ini baru 60 persen PJU pakai meterisasi. Sisanya 40 persen belum.

a�?Kalau ada perusahaan listrik lain, mungkin yang lain itu kita pakai. Tapi ini tidak ada,a�? ujarnya.

Di 2016, Pertamanan kembali menganggarkan dan sudah disetujui DPRD Kota Mataram. Ia berharap PLN membantu sebab Pemkot Mataram agar menghemat daya dan biaya rekening PJU.

Sebelumnya, Deputi Manajer Hukum dan Humas PLN NTB Fitiah Adriana menjelaskan, untuk program meterisasi kita harus ada koordinasi dengan pemda dulu.

PJU mana yang akan masuk kontrak meterisasi. Terkait hal ini, PLN dan Pertamanan sudah melakukan pertemuan untuk menyelesaikan masalah ini. Termasuk PJU-PJU yang belum tercover sistem meterisasi.

Tertundanya meteriasi tahun lalu disebabkan karena memastikan komitmen dengan pemkot terlebih dahulu. Mau semua menggunakan meterisasi atau tidak. Jika tidak sebagian harus menggunakan daya kontrak seperti biasa.

Masalah ini harus diclearkan, jika menggunakan meterisasi semua terukur, yang tidak terukur berarti PJU liar.

a�?Kalau sudah menggunakan meterisasi semua, di luar (PJU) meterisasi kami potong, kami putus,a�? tegasnya.

Ia menyimpulkan, untuk program meterisasi tidak bisa diserahkan kepada satu pihak saja. PLN dan Pemkot Mataram harus sama-sama memiliki komitmen yang kuat. Mempersiapkan dengan segala sesuatu perhitungan yang matang. (ili/r6)

Related posts

Inspektorat Buru Kontraktor Nunggak

Iklan Lombok Post

PLN Ajak Masyarakat Ikut Jaga Aset Negara

Redaksi Lombok post

Pemkot Jangan Umbar Janji Terus! Dewan Minta MWP Segera Dioperasikan

Redaksi Lombok Post

Leave a Comment