Ketik disini

Headline Sumbawa

KPK Rekomendasikan Perkara Syahrullah Dilanjutkan

Bagikan

MATARAM – Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berakhir, kemarin (26/5).A� Dipenghujung kegiatan itu, ada tiga perkara yang dikupas.

Tiga perkara korupsi itu ditangani Polres Kota dan Kabupaten Bima. Salah satunya kasus pengadaan tanah di Kota Bima dengan tersangka H Syahrullah, mantan Asisten I Setda Kota Bima. Kasus ini ditangani Satreskrim Polres Kota Bima.

Dalam kasus ini, penyidik telah menetapkan H Syahrullah terkait pengadaan lahan oleh Pemkot Bima seluas 22,7 are tahun 2014 Rp 657 juta. Namun, kasus tersebut sempat mandek.

Ketua Tim Korsup KPK Kombes Pol Endang TarsaA� menegaskan, tersendatnya penanganan kasus tersebut terkait kerugian Negara. Antara penyidik dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) beda pendapat.

a�?Materinya sudah lengkap dan perbuatan melawan hukum sudah cukup,a�? jelasnya usai korsup di Mapolda NTB, kemarin(26/5).

Terhambatnya penanganan perkara ini karena BPKP ingin menghitung kasus itu sebagai total loss. Mereka menilai lahan tersebut tidak memberi manfaat setelah dibebaskan Pemkot Bima akibat tidak adanya akses jalan.

a�?Perkara itu sudah selesai. BPKP sudah selesai, jaksa juga siap untuk P21,a�? jelas dia.

Selain kasus Sahrullah, KPK juga merekomendasikan perkara dugaan korupsi pada Kementerian Agama Kabupaten Bima berlanjut. Kasus tersebut ditangani Polres Bima Kota.

Dalam kasus ini ada dugaan pemotongan tunjangan guru terpencil. Nilai kerugian negara sekitar Rp 600 juta lebih. Kasus ini diusut dari tahun 2013. Hanya saja, penanganannya belum juga rampung Endang memastikan kasus itu juga sudah tuntas. Jaksa sudah siap untuk siap P21.

a�?Tidak ada masalah. Tinggal jaksanya yang lanjutkan (ke tahap penuntutan),a�? tegas dia.

Hanya satu kasus yang belum dipastikan naik ke tahap p21. Yakni terkait penjualan aset seluas 25 are di Kecamatan Monta, Kabupaten Bima. Kasusnya ditangani Polres Bima Kabupaten.

Berdasarkan penjelasakan satreskrimA� kepada tim Korsup, oknum kepala desa menjual tanah tersebut kepada ke sebuah pondok pesntren. Namun penjualannya tidak sesuai prosedur karena lahannya diklaim milik Pemkab Bima.

a�?Kepala desa tidak berhak menjual aset. Ada prosedurnya. Ini yang disebut penyimpangan oleh penyidik,a�? beber Endang.

Ia mengaku, pihaknya sudah meminta penyidik mendalami lagi kasus ini, dengan memastikan apakah ada unsur tindak pidana korupsi, atau sebaliknya perdata. a�?Kami sudah minta dalami lagi ke penyidik kasusnya,a�? sebut dia. (arl/jlo/r1)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *