Ketik disini

Headline Kriminal

Kejati Tak Butuh Bantuan KPK

Bagikan

MATARAM – Penanganan dugaan kasus Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) masih berada di Kejati NTB. Kasus tersebut masih masuk daftar tunggakan kasus di Kejati.

a�?Kita berikan atensi kepada setiap instansi hukum di daerah untuk menyelesaikan kasus korupsi,a�? kata Koordinator supervisi penegakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Endang Tarsa, Kamis (26/5).

Dorongan itu lanjutnya diharap menjadi pelecut semangatA� penyidik di Kejaksaan dan Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanA� (BPKP) untuk bersinergi. Pasalnya, kasus itu mandek terlihat dari perbedaan pandangan saja.

Sementara itu, Kajati NTB Martono mengungkapkan, khusus untuk kasus DBHCHT memang sudah menjadi prioritas penuntasan. Akan tetapi, butuh proses yang matang.

a�?Bukan hanya DBHCHT saja yang akan kita selesaikan. Tapi semua kasus yang ditangani kami,a�? ujarnya saat ditemui seusai membuka open tournamen Tenis di Kejaksaan kemarin(27/5).

Martono mengakui bahwa untuk mengungkapkan kasus tersebut memang berat. Akan tetapi, Ia tetap optimis dapat menyelesaikan kasus yang sudah ditanganinya selama dua tahun itu.

Ketika Martono ditanyakan terkait dengan koordinasi dengan KPK dalam penanganan kasus tersebut, ia menepisnya. Martono merasa bahwa kasus tersebut tidak perlu koordinasi lagi dengan KPK.

a�?Kita tak perlu koordinasi dengan KPK untuk mengusut kasus DBHCHT,a�? tegasnya.

Karena lanjutnya, pihaknya sudah menggunakan tim ahli dalam menangani kasus tersebut. Menurutnya kasus ini tinggal menunggu hasil dari audit BPKP. a�?Jika memang ada hasilnya nanti akan kita sampaikan,a�? ungkapnya. (arl/r3) A�

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *