Ketik disini

Politika

PAN Belum Jalankan Mekanisme Partai

Bagikan

MATARAM – DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Lombok Barat ternyata belum membuka pendaftaran calon Wakil Bupati Lombok Barat.

Ketua DPD PAN Lombok Barat Adnan mengatakan, pihaknya masih mengikuti rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang berlangsung di Jakarta.

Sebelumnya, Ketua DPW PAN NTB H M Muazzim Akbar menegaskan, ada mekanisme yang berlaku di PAN untuk menentukan calon pemimpin. Menurut dia, PAN akan menjaring calon Wakil Bupati Lombok Barat dengan membuka pendaftaran.

Tapi kenyataannya hingga saat ini PAN Lombok Barat belum melakukan mekanisme itu. Adnan menjelaskan, setelah menjaring calon Wakil Bupati Lobar, nantinya nama-nama itu disampaikan ke DPW PAN NTB.

“Kami belum membuka pendaftaran nanti setelah Rakernas,” kata Adnan kepada Lombok Post, kemarin (27/5).

Dia membenarkan jika pembahasan mengenai calon wabup Lobar itu berlangsung kemarin. Meski mengaku pemilihan calon Wabup Lobar sebagai gawe DPD PAN Lombok Barat, tapi pihaknya tetap harus berkoordinasi dengan DPW dan DPP PAN.

Dikatakan, pada prinsipnya PAN menginginkan figur yang dapat diterima oleh masyarakat Lobar. Sekaligus figur tersebut juga benar-benar memiliki kemampuan manajerial yang baik.

Terkait dengan itu, dia berharap semua pihak menghormati mekanisme yang berlangsung di PAN. Menurut dia, semua wewenang berada di tangan DPP sebagai penentu kebijakan.

Disinggung mengenai Nauval Farinduan yang merupakan putra mantan Bupati Lombok Barat H Zaini Arony, anggota DPRD Lombok Barat itu menyatakan tetap punya peluang.

Wakil Ketua Bidang Perkaderan DPW PAN NTB M Hadi Sulthon mengatakan, pihaknya tetap menunggu hasil DPD PAN Lombok Barat. Sejauh ini pihaknya belum bertemu dengan sejumlah pemimpin partai pengusung pasangan Zaini-Fauzan pada pilkada 2013 lalu itu.

Hadi mengatakan mekanisme internal PAN harus tetap dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan AD/ART PAN. Meski begitu, pihaknya tetap membaca peta politik seputar calon Wabup Lobar itu.

“Semua harus sesuai ketentuan. Kami menunggu laporan DPD untuk selanjutnya diteruskan ke DPP. Karena ini merupakan keputusan politik untuk kepentingan masyarakat Lombok Barat,” tandasnya. (tan/r9)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *