Ketik disini

Politika

Pemprov Antisipasi Ormas dan LSM Bodong

Bagikan

MATARAM – Pemprov NTB melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) akan memerivikasi organisasi masyarakat dan LSM. Ini dilakukan untuk meminimalisir aksi demonstrasi yang mengatasnamakan organisasi tertentu.

Kasubid Fasilitasi Ormas LSM dan Parpol/Pemilu Bakesbangpoldagri NTB Amir mengatakan, pihaknya tetap mendata ormas yang memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi ormas maupun LSM.

“Kami juga bekerjasama dengan kepolisian terkait organisasi yang sudah punya SKT itu,” kata Amir dalam Focus Group Discussion (FGD) terkait Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), kemarin (27/5).

Dikatakan, koordinasi dilakukan dengan kepolisian untuk menekan angka demonstrasi di NTB. Dia berharap nantinya pihak kepolisian tidak memberikan izin kepada ormas atau LSM yang tidak memiliki SKT untuk menyampaikan aspirasinya dimuka umum.

Selain itu, verifikasi itu juga dimaksudkan untuk mengantisipasi munculnya ormas atau LSM “bodong”. Terlebih pihaknya kerap menerima laporan atau konfirmasi mengenai keberadaan ormas tertentu di NTB.

“Untuk mengantisipasi berbagai hal terutama penyalahgunaan wewenang sebagai ormas dan LSM,” paparnya.

Bukan hanya itu, verifikasi juga berlaku bagi ormas atau LSM yang sudah memegang SKT. Jika dalam aktivitasnya ormas atau LSM melanggar peraturan, maka yang bersangkutan dapat dicabut SKT-nya.

Sementara itu fasilitator FGD IDI NTB dari BPS Sunarno menyatakan, jika demonstrasi menjadi salah satu indikator yang dapat memengaruhi angka IDI. Menurut dia, selama 2015 terjadi 38 kali demonstrasi di NTB.

“Itu baru dari data koding koran Lombok Post, belum lagi dari hasil FGD,” papar dia.

Indikator demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan termasuk dalam aspek hak-hak politik dalam penilaian IDI.

Yang dimaksud demonstrasi/mogok/unjuk rasa adalah tindakan masa yang mendukung, menolak, atau mengkoreksi kebijakan.

Adapun yang dimaksud demo adalah yang memprotes kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan daerah dan bahkan kebijakan di luar negeri. Sedangkan kekerasan yang dimaksud dalam indikator tersebut adalah merusak secara fisik baik bangunan dan fasilitas umum, jatuh korban, menggunakan benda-benda fisik seperti batu, kayu, pentungan, water canon, bom asap dan lainnya yang dilakukan oleh pendemo.

Sunarno menjelaskan, indikator tersebut dapat berdampak negatif bagi peningkatan IDI.

“Jadi ini bagaimana pemerintah dan peran serta masyarakat untuk menghindari aksi demonstrasi dengan kekerasan. Indikator ini sangat memengaruhi tingkat IDI NTB,” papar dia.

Saa ini BPS NTB sedang melakukan proses penilaian terhadap IDI NTB 2015. Perkembangan IDI NTB dari 2009 hingga 2014 mengalami fluktuasi. Jika 2009 angka IDI NTB sebesar 58,12; pada 2010 menjadi 58,13. Selanjutnya pada 2011 sebesar 54,49; 2012 sebesar 57,97; dan 2013 angka IDI NTB sebesar 57,22. Sedangkan pada 2014 angka IDI NTB mencapai 62,62.

Meski demikian, tingkat demokrasi di NTB berdasarkan penghitungan Indeks mengalami peningkatan sugnifikan di tahun 2014 sehingga NTB masuk dalam katagori sedang. (tan/r9)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *