Ketik disini

Metropolis

PLN Ngotot, Pertamanan Harus Bayar

Bagikan

MATARAM – Manager PLN Rayon Ampenan Aditya Darma menegaskan tidak ada alasan lagi bagi Dinas Pertamanan Kota Mataram menolak membayar tagihan listrik. Termasuk untuk penerangan jalan umum (PJU) liar, yang tercatat sebanyak 147 titik.

a�?Itu kan sudah disepakati dalam rapat antara Pemkot Mataram dan PLN,a�? kata Aditya.

Angka persis seingat Aditya, di kisaran Rp 570 juta. Angka itu, sudah disepakati untuk dibayar Pemkot Mataram. Jadi sangat aneh menurut Aditya ketika tiba-tiba Kadis Pertamanan Kemal Islam menganggap angka itu masih terlalu besar.

a�?Itu kan sudah disepakati, makanya kami layangkan surat penagihan itu,a�? imbuhnya.

Aditya mengakui, belum mengirimkan data terkait Jumlah PJU liar yang sebelumnya diminta ditelaah bersama. Mana saja di antara 146 titik itu, termasuk PJU, yang harus menjadi beban pemkot dan PJU liar yang harus ditertibkan.

a�?Datanya ada tinggal kita kirim saja,a�? ulasnya.

Terkait tudingan bahwa PLN memasukan data semua PJU liar dalam tagihan, Aditya kembali meluruskan. Ia menceritakan, pada awalnya, data 146 titik PJU liar itu disurvei sekitar bulan September 2015. Data itu selanjutnya diserahkan pada penjabat saat itu, yakni Hj Putu Selly Andayani, untuk ditertibkan PLN.

a�?Tapi saat itu ibu penjabat, meminta pada kami jangan diputus dulu. Pasalnya waktu itu, sedang pilkada,a�? tuturnya.

Atas permintaan penjabat saat itu, pihak PLN lalu mengurungkan niat memutus semua PJU yang dinilai liar. Dengan harapan ada ia��tikad baik dari pemkot, untuk membayar tagihan.

a�?Jadi, salah kalau kami dituding memasukan daftar PJU liar yang baru. Itu (146 titik) kan data hasil survei PJU liar pada Bulan september 2015, jadi mana yang baru?a�? kilahnya.

Harusnya, lanjut dia, kalau PLN tidak berusaha mentoleransi itu, dalam tagihan mereka masukkan untuk sembilan bulan. Sementara, angka Rp 570 juta, itu hanya tagihan PJU liar dalam kurun waktu sejak Januari 2016.

Sebelumnya, diberitakan Kadis Pertamanan, Kota Mataram Kemal Islam, tidak terima dengan tagihan listrik khususnya PJU Liar yang sampai ke mejanya.

Ia juga mempersoalkan, angka itu merupakan akumulasi tagihan untuk enam bulan ke belakang. Padahal, bisa saja, dari titik lampu PJU liar itu ada yang terpasang di bulan Mei. Tetapi tetap terhitung dipakai enam bulan.

a�?Dan tidak enaknya tagihan itu mundur enam bulan ke belakang. Misalnya ditemukan bulan Mei kemudian ditagihkan dihitung sejak Januari,a�? ketusnya.

Sementara itu, anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Mataram Herman meminta PLN dan Dinas Pertamanan saling introspeksi. Herman meminta, PLN mendukung upaya pemkot untuk meterisasi PJU.

Meyiapkan perangkat yang dibutuhkan. Bahkan, PLN mestinya juga pro aktif atas usulan pemerintah. Anggaran sudah disediakan setiap tahun Rp 1 miliar lebih.

a�?Hemat saya, meterisasi seharusnya didukung oleh PLN supaya ada penghematan,a�? katanya.

Program meterisasi sangat bagus sebab menguntungkan kedua belah pihak. Menghemat pengeluaran pemerintah, juga menghemat pemakaian daya PLN. Selain itu untuk mengetahui mana PJU liar dan PJU resmi. Ketika semua sudah dimeterisasi, otomatis yang ilegal bisa diputus.

a�?Ketika ada konflik dengan masyarakat, sudah ada dasar hukumnya. Semua PJU di Kota Mataram ini sudah resmi,a�? jelas Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram ini.

Ia sepakat harus ada penghematan. Tapi yang utama adalah jangan sampai konsumen terbengkalai. Sebab ujung dari semua ini adalah pelayanan. Ia berharap semua jalan di kota terang benderang. Hingga ke jalan-jalan lingkungan.

Dia juga mengkritik, buruknya pelayanan Dinas Pertamanan. Banyak PJU mati di dalam kota. Sangat tidak pantas terjadi di ibu kota Provinsi NTB. Untuk itu, pelayanan harus ditingkatkan.

Titik-titik yang mati lampu harus dinyalakan. a�?Supaya semua jalan di Kota Mataram ini terang benderang,a�? harapnya. (cr-zad/ili/r4)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *