Ketik disini

Headline Tanjung

Dewan: Buat Perda Dulu Ya!

Bagikan

TANJUNG – DPRD Lombok Utara meminta Pemkab menuntaskan Perda Pengelolaan Sampah. Menurut dewan ini harus dilakukan sebelum pembelian tanah di Gili Trawangan. Rencananya, tanah itu akan digunakan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Ketua Komisi I DPRD Lombok Utara Ardianto mengatakan, perda ini penting dalam rangka mengatur dan mengetahui sistem pengelolaan sampah itu kedepannya. a�?Sekarang ini kan sampah di sana dikelola FMPL. Nanti dalam perda harus jelas siapa pengelolanya,a�? ujarnya pada wartawan, kemarin (1/6).

Selain itu, ini dalam rangka memberikan jaminan kepada daerah berapa sumber potensi sampah di sana. Juga untuk mengetahui biaya yang dikeluarkan sebagai kewajiban hotel, restoran, dan rumah tangga setiap bulannya.

a�?Dengan perda dasar kita menarik sampah sudah ada,a�? cetusnya.

Setelah Perda Pengelolaan Sampah ada kemudian disusun perencanaan termasuk pengadaan tanah tadi. Raperda Pengelolaan Sampah sendiri sudah masuk dalam prolegda 2016.

a�?Pembahasan maksimal dua bulan. Kami setuju dengan rencana eksekutif tetapi harus ada dasar hukum jelas dulu,a�? katanya.

DPRD bukan tanpa sebab meminta pemkab membuat perda sebelum pengadaan tanah. Pasalnya, beberapa pembelian tanah yang dilakukan pemkab banyak yang bermasalah. Dia mencontohkan lahan Jugil yang belum bisa dimanfaatkan.

Selain itu, pembelian lahan SMAN 2 Tanjung yang sampai saat ini tidak dimanfaatkan. a�?Kita tidak mau hal-hal itu terulang karena anggarannya cukup besar,a�? tandasnya.

Lebih lanjut, Ardianto mengatakan pimpinan DPRD sudah bersurat kepada eksekutif terkait hal ini. Dalam surat tersebut juga dipaparkan alasan-alasan DPRD meminta pemkab menyelesaikan Perda Pengelolaan Sampah terlebih dulu.

Seperti pembelian tanah untuk pengadaan barang/aset daerah yang dalam proses pengadaannya harus didahului perencanaan sebagai dasar penganggaran seperti diatur dalam PP 27 Tahun 2014 dan Perpres 71 Tahun 2012 yang telah diubah berkali-kali.

Termasuk juga dengan Perpres Nomor 30 Tahun 2015 dan Permendagri Nomor 72 Tahun 2012.

a�?Pada intinya kami setuju dengan langkah pemkab, tetapi dasar hukum harus jelas dulu sebelum masuk ke pengadaan lahan. Rekomendasi ini sudah disampaikan kepada pimpinan DPRD yang kemudian diteruskan kepada Bupati,a�? tandasnya.

Terpisah Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar yang dikonfirmasi mengaku belum menerima surat dari DPRD. a�?Surat belum sampai,a�? katanya.

Menurut Najmul masalah sampah di Gili Trawangan sebenarnya harus diselesaikan dengan segera. Dan dengan menunggu perda prosesnya akan panjang.

a�?Persoalan ini di depan mata, kita sudah ada jalan dan kita sekadar meminta apakah dewan mau membahas di APBDP bukan kita minta persetujuan,a�? tandasnya.

Jika dewan memang ingin membahas maka pemkab bisa cepat melanjutkan proses persiapan pengelolaan sampah.

a�?Saya akan bicara dengan teman-teman di DPRD lagi, semua pasti ada solusinya,a�? cetusnya.

Lebih lanjut, Najmul mengatakan eksekutif sebelumnya memang bersurat kepada pimpinan DPRD terkait rencana pembelian lahan tersebut, ini karena pemkab menghargai dewan. Pemkab sengaja bersurat ke dewan karena pemkab ingin menjalankan prosedur dengan beretika.

Jika saja pemkab memutuskan langsung memasukkan pembelian tanah dalam APBDP tanpa memberi tahu dewan sebenarnya bisa dilakukan.

a�?Kita tidak ingin konfrontatif karena kita menghargai DPRD sebagai lembaga legislasi,a�? tandasnya.

Untuk pengelolaan, Najmul menegaskan yang akan mengelola adalah eksekutif. a�?Yang kelola kami, dan kami tidak akan memberatkan dewan dengan hal-hal teknis seperti ini,a�? pungkasnya. (puj/r9)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 wholesale jerseys