Ketik disini

Headline Kriminal

Kejati NTB Hentikan Kasus DBHCHT

Bagikan

MATARAM – Penyidikan kasus dugaan korupsi Dana Bagi Hasil  dan Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) berakhir. Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB memutuskan untuk menghentikan perkara yang diusut tahun 2015 lalu itu.

Kepastian itu merujuk dari surat perintah penghentian perkara (SP3) yang diterbitkan Kejati NTB. Kejaksaan mengakhiri penyidikan kasus terhitung 23 Mei lalu.

Alasan penghentian perkara karena jaksa tidak menemukan alat bukti yang cukup. Selain itu, tim penyidikan tidak menemukan penyimpangan anggaran dan kerugian negara.

”Penyidikan perkara DBHCHT dihentikan karena tidak cukup bukti,” kata Juru Bicara Kejati NTB I Made Sutapa kepada wartawan, kemarin (2/6).

Ia menegaskan, sebelum mengeluarkan Sp3 penyidik sudah melakukan serangkaian penyelidikan hingga dinaikan ke tahap penyidikan. Selama proses penyidikan, jaksa telah memeriksa sekitar 29 saksi. Termasuk pejabat penting Provinsi NTB.

”Kita juga sudah periksa dua ahli,” akunya.

Selain saksi dan ahli, penyidik juga telah meminta audit investigasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB.

Hasilnya, tidak ditemukan adanya unsur kerugian Negara. Hasil yang sama juga didapat dari keterangan ahli. Yakni dosen Fakultas Hukum Unram dan Guru Besar Universitas Airlangga.

”Audit investigasi BPKP dan didukung keterangan ahli menyebutkan tidak ada penyimpangan anggaran,” terang dia.

Dalam kasus ini, jaksa membidik tersangka dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), sebagaimana diubah Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang  Pemberantasan Tipikor. Namun pada proses penyidikan jaksa terpaksa menghentikan perkara tersebut, karena tidak menemukan bukti yang cukup.

Begitu pula dengan pasal 9 Undang – Undang 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang Tipikor. Jaksa tidak bisa menjerat tersangka karena tidak ada kerugian negara.

”Sangkaan menggunakan pasal-pasal tersebut harus menyangkut kerugian negara, jadi kami tidak bisa menetapkan tersangka,” tegas dia.

Sutapa memastikan jika penghentikan perkara ini bebas dari intervensi. Jaksa memilih mengakhiri penyidikan kasus tersebut karena memang tidak ada kerugian negara dan bukti yang cukup.

”Ini untuk memberikan kepastian hukum, makanya dihentikan. Kalau ada bukti baru kami akan usut lagi,” ujar dia.

Lebih lanjut, Sutapa menjelaskan, awalnya kejaksaan mengusut penggunaan anggaran pada item bantuan olah Pijar Rp 32 miliar.

Termasuk alokasi anggaran untuk Rumha Tidak Layak Huni (RTLH), dan pembangunan gedung serba guna.

”Ada juga dugaan dobel anggaran dan itu kami selidiki,” aku dia.

Dalam mengusut perkara tersebut, kejaksaan menelaah dan mempelajari dokumen-dokumen berkaitan dengan penggunaan anggaran DBHCHT.

Bahkan, pihaknya mencocokan dengan kondisi lapangan. ”Kesimpulannya tidak ada kegiatan fiktif dan dobel anggaran. Semuanya sudah cocok,” tandasnya. (jlo/r3)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *