Ketik disini

Bima - Dompu

Aturan Ribet, Ambil Batu Harus Izin Gubernur

Bagikan

DENPASAR – Dirjen Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri Sumarsono menilai aturan yang berlaku di Indonesia menghambat iklim investasi. Karena, pengurusan izin sangat ribet.

Hal tersebut diungkapkan saat membuka rapat koordinasi komisariat asosiasi pemerintah kota seluruh Indonesia wilayah IV.

a�?Ini fakta dan hasil penelitian,a�? katanya dalam rapat yang berlangsung di Hotel Inna Grand Bali Beach, kemarin (3/6).

Menurut dia, banyak aturan yang dibuat malah membuat iklim investasi terhambat. Karena dalam pengurusan izin, prosesnya sangat berbelit. Rentan waktunya juga tidak jelas.

Belum lagi, sambung dia, aturan yang tumpang tindih membuat investor maupun masyarakat bingung.

a�?Investor dan masyarakat tidak tahu harus mengacu pada aturan yang mana. Bahkan aturan yang dibuat daerah bertentangan dengan pusat,a�? jelasnya.

Sementara Asisten I Setda Kota Bima M Farid mengamini pernyataan Sumarsono. Aturan yang ada lebih rumit dan berbelit-belit.

a�?Sangat banyak aturan di negara kita ini, bahkan ada aturan yang bertentangan satu sama lain. Itu juga membuat proses pelayanan pada warga terlambat,a�? akunya.

Salah satunya terkait izin galian C. A�Menurut dia, izin galian tersebut sudah dialihkan Pemerintah Provinsi NTB.

Sehingga, bagi warga yang ingin mengambil batu atau tanah harus menunggu rekomendasi gubernur.

a�?Sampai kapan izin tersebut keluar, itu juga belum pasti. Masa urusan batu saja harus gubernur,a�? tanya Farid.

Ia menambahkan, untuk mempermudah pengurusan izin seharusnya dikembalikan ke daerah saja. a�?Pemerintah daerah yang lebih tahu tentang kondisi wilayah,a�?A� tandasnya. (nk/r1)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *