Ketik disini

Headline Selong

Kejari Gelar Perkara Kasus Sekaroh

Bagikan

SELONGA� Kejaksaan Negeri (Kejari) Selong menjanjikan kejutan baru dalam penanganan kasus sertifikat lahan hutan lindung Sekaroh, Jerowaru, Lombok Timur (Lotim). Setelah memeriksa sejumlah saksi dan mendalami keterangannya, penetapan tersangka kemungkinan segera ditetapkan.

a�?Nanti kita lihat tim dulu,a�? kata Kasi Pidsus Kejari Selong Iwan Gustiawan kepada Lombok Post.

Menurutnya tim sangat berhati-hati dalam kasus tersebut lantaran sudah berkaitan dengan penetapan tersangka.

Gelar perkara lanjutnya segera dilakukan. Hingga kini alat bukti yang ada menurutnya sudah mengarah, namun masih membutuhkan alat bukti lainnya dan dokumen tambahan. a�?Sekaroh ini PR yang harus diselesaikan,a�? ujarnya.

Kasus Sekaroh mencuat ketika ada kepemilikan sertifikat oleh sejumlah pihak di kawasan tersebut. Menjadi aneh lantaran Sekaroh sudah masuk kawasan hutan lindung.

Data yang dihimpun koran ini menunjukkan proses penetapan status hutan lindung sudah berlangsung sejak 1994-1995. Sedang sertifikat yang ada di sana umunya tahun 2000an.

a�?Secara aturan hutan lindung tak boleh disertifikatkan,a�? katanya.

Para pemilik sertifikat di kawasan itu juga akan diminta membuktikan dasar kepemilikannya. Munculnya puluhan sertifikat di sana memang sangat disesalkan banyak kalangan.

Akibat sertifikat ganda tersebut, sejumlah investor yang hendak menanamkan modal di area itu tak bisa berbuat banyak.

Mereka memilih menunggu, kendati beberapa sudah mengantongi izin sesuai prosedur yang ada.

a�?Kalau begini kan masyarakat yang rugi, tak ada pembangunan di sana,a�? kata L Mukarraf, warga setempat.

Dia mengatakan tak mempermasalahkan pihak mana yang akan berinvestasi di sana. Yang dikehendaki adalah mereka segera memulai usahanya. Dan untuk itu, kejaksaan harus membuat benang kusut yang ada menjadi terurai.

a�?Tangkap itu yang jual-jual sertifikat bodong, kejaksaan harus berani,a�? tantangnya.

Polisi Selidiki Asal Usul Sertifikat

Sementara itu Subdit IV Ditreskrimsus Polda NTB tengah mengecek sertifikat warga yang tinggal di kawasan Hutan Sekaroh. Untuk itu ,polisi berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lotim.

a�?Kita masih lakukan pemeriksaan lebih dalam terkait sertifikat,a�?kata Kabid Humas Polri Tri Budi Pangastuti kemarin.

Diketahui, luas kawasan hutan lindung RTK-15 dikawasan Sekaroh mencapai 2.834,28 hektar. Sementara ada tujuh sertifikat yang terbit pada tahun 2006 seluas 9,8 hektar.

Lahan tersebut diduga telah beralih fungsi dari kawasan hutan lindung menjadi kawasan Hak Guna Bangunan (HGB).

Penerbitan itu menjadi persoalan awal dari kasus tersebut. Hingga saat ini, menjadi perhatian KPK dan Mabes Polri.

Bukti keseriusan Mabes Polri dalam menangani laporan dari salah satu LSM di Lotim. Telah ditindak lanjuti pada akhir 2015 lalu. Tim bareskrim turun langsung bersama Polda NTB untuk melihat lokasi. (yuk/arl/r3)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *