Ketik disini

Metropolis

Shock Terapy di Tahun Ketiga

Bagikan

MATARAM – Memasuki tahun ketiga kepemimpinannya, duet Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi dan Wakil Gubernur H Muhammad Amin, benar-benar merombak total jajaran pejabat eselon II.

Enam pejabat eselon II bahkan dibebastugaskan dari jabatan struktural dan ditempatkan di Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Daerah (TGP2D).

Kendati mendapatkan fasilitas kendaraan dinas dan tunjangan kinerja sebesar pejabat eselon II, namun secara struktural posisi TGP2D tak ubahnya pegawai dan staf biasa.

Seperti staf pula, masa pensiun dinas enam mantan kepala SKPD itu habis pada usia 58 tahun. Tidak seperti pejabat eselon II yang pensiun di usia 60 tahun.

Mereka yang dibebastugaskan dan kini memperkuat TGP2D adalah Sekretaris Korpri Hendro Kartiko, Kepala Dishubkominfo Agung Hartono, Kepala BP3AKB T Wismaningsih, Kepala Disperindag H Husni Fahri, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Azhar, serta Kepala Dishut NTB Andi Pramaria.

Secara keseluruan tercatat 185 pejabat struktural kena gelombang tsunami mutasi tersebut. Terdiri dari 22 pejabat eselon II, 45 pejabat eselon III, dan 120 pejabat eselon IV.

“Mutasi selalu dilakukan untuk penyegaran dan memenuhi kebutuhan organisasi,” kata Wakil Gubernur (Wagub) NTB Muhammad Amin dalam sambutannya pada acara rotasi pejabat yang berlangsung di gedung Graha Bhakti Praja tersebut.

Akibat mutasi tersebut, sebagian besar SKPD lingkup pemprov NTB kini diisi oleh wajah baru. Lalu Dirjaharta yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi Pemerintahan kini menjabat sebagai Kepala Satpol PP, menggantikan Ibnu Salim yang kini Inspektur pada Inspektorat NTB, menggantikan Agus Patria. Agus kini memegang posisi baru sebagai Asisten I.

Sementara, Asisten I Abdul Hakim dimutasi sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah, menggantikan Muhammad Suruji yang diamanahkan tugas baru sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga NTB mengganti H Rosiady Sayuti yang Rabu lalu dilantik sebagai Sekretaris Daerah NTB.

Staff Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Mahdi kini menempati posisi Sekretaris DPRD NTB. Mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aminollah ditunjuk mengisisi posisi Mahdi di jajaran Staf Ahli Gubernur.

Di tengah maraknya isu kawasan hutan yang semakin kritis, jabatan Kepala Dinas Kehutanan NTB pun kini diisi oleh wajah baru yakni Hj Husnanidiaty Nurdin yang sebelumnya Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluh.

Sementara Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil H Husni Thamrin dimutasi sebagai Staf Ahli Gubernur bidang Pembangunan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah H Chairul Mahsul juga tak luput dari kocok ulang. Ia bertukar posisi dengan H Ridwan Syah yang merupakan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Hj Putu Selly Andayani juga dimutasi sebagai Kepala Koperasi dan UMKM, menggantikan H Supran.

Supran sendiri diamanahkan tugas baru sebagai Kepala Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah, menggantikan H Iswandi yang kini mengisisi posisi Selly sebagai Kadispenda.

Jabatan Kepala Badan Kesbangpol juga bergeser. Kini diisi Asisten III Lalu Syafii. Sementra, Kepala Badan Kesbangpol Lalu Bayu Windya ditunjuk sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa H Bachrudin kini mendapat posisi baru sebagai Asisten III, menggantikan posisi Syafii. Sementara, posisi Bachrudin diamanahkan pada H Rusman yang sebelumnya Kepala Biro Hukum.

Mohammad Rum yang menjabat Kepala Biro Administrasi Kerja Sama dan SDA dimutasi sebagai kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, menggantikan Azhar yang belum lama menduduki jabatan tersebut.

Sementara, di tengah ribut soal harga daging yang tinggi, Kepala Dinas Peternakan Budi Septiani juga kini dimutasi sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Yang cukup mengejutkan, mendekati pelaksanaan MTQ Nasional dimana NTB sebagai tuan rumah, gubernur juga mengambil kebijakan mengganti Kepala Biro Kesra H Suhaimi. Jabatan itu kini diisi oleh H Fathurrahman, yang sebelumnya Kepala Biro Umum. Suhaimi kini Sekretaris Dewan Pengurus Korpri NTB.

Wagub memastikan, mutasi eselon II kali ini mengacu pada hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim bentukan gubernur.

Tim evaluasi tersebut diketahui sudah bekerja sejak awal tahun lalu. Setidaknya, tercatat 24 pimpinan SKPD telah dievaluasi.
Berdasarkan hasil evaluasi itu pula, enam orang dimutasi dan lengser dari jabatan eselon II.

Khusus mantan Sekretaris DPRD NTB H Ashari, harus menelan pil pahit karena terpaksa dinonjobkan dan tak ditempatkan di TGP2D.

Alasannya, yang bersangkutan tidak hadir saat proses evaluasi pimpinan SKPD dilakukan. Sehingga, ia tidak memiliki nilai evaluasi. Selain Ashari, ada dua pejabat eselon III yang juga dinonjobkan.

Wagub pun berharap agar mutasi yang dilakukan tersebut tidak menimbulkan kekecewaan. “Dimanapun kita berada, apapun jabatan kita perlu disukuri. Tidak perlu berkecil hati,” pesan dia.

Sementara, mutasi itu juga otomatis menyebabkan kekosongan pada beberapa SKPD. Di antaranya adalah jabatan Kepala Dinas Sosial, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Biro Hukum, Sekretaris Bakorluh, Kepala Dinas Kelautan Perikanan, Kepala BP3AKP, Kepala Dinas Peternakan, serta Kepala Biro Kerjasama dan SDA.

Disamping sembilan jabatan tadi, masih ada lagi jabatan eselon II yang masih kosong hingga kini. Yakni jabatan Direktur RSUP NTB dan Kepala Dinas Kesehatan NTB.

Jabatan Dirut RSUP NTB kosong setelah H Mawardi Hamri menghilang. Sementara, Jabatan Kepala Dinas Kesehatan kosong karena Eka Junaedi memilih mundur sebagai pejabat struktural dan kini resmi menjadi fungsional di RSUP NTB.

“Ada beberapa jabatan yang tadi kosong. Instruksi gubernur untuk segera diisi. Tidak menutup kemungkinan bulan depan akan dilakukan lagi mutasi untuk pengisian jabatan tersebut,” kata Wagub.

Sementara, untuk pengisian jabatan eselon II yang kosong akan dilakukan melalui seleksi. Untuk itu, Pemprov NTB pun akan segera membentuk pansel untuk melakukan penjaringan tersebut.

“Mereka yang tadi nonjob atau masuk TGP2D juga bisa mengikuti seleksi kembali. Persiapkan diri lagi. Siapapun yang memenuhi syarat bisa mendaftar,” kata Wagub.

Wagub juga meminta mereka yang sudah mendapat amanah agar segera melaksanakan tanggungjawabnya di tempat yang baru. “Banyak ketertinggalan kita, termasuk untuk penyerapan anggaran,” kata Wagub mengingatkan.

Terakhir, pria asal Sumbawa itu pun berharap agar mutasi besar-besaran yang dilakukan tidak sampai menimbulkan kegaduhan. Terlebih, sebentar lagi sudah memasuki bulan suci Ramadan.

“Puasa, kurangi bicara hal-hal yang tidak semestinya karena puasa kita akan diterima oleh Allah. Biasanya saat mutasi pasti riuh rendah syukurlah sekarang masuk puasa supaya tidak ada gaduh,” tandas dia. (uki/r10)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *