Ketik disini

Metropolis

Dewan Sidang Eksekutif

Bagikan

MATARAM – Menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Pemkot Mataram. DPRD memanggil tim dari eksekutif, kemarin (6/6).

Dalam pertemuan itu, para legislator menghujani eksekutif dengan berbagai pertanyaan. Baik seputar masalah aset, kerugian daerah hingga masalah tingkat kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan.

Usai rapat, Ketua DPRD Kota Mataram H Didi Sumardi mengatakan, terkait pengembalian kerugian daerah sudah jelas, meskipun itu menjadi catatan BPK, tapi progresnya bagus. Artinya tidak perlu menunggu waktu lama untuk menyelesaikan.

Kedua, berkaitan dengan beberapa rekomendasi BPK, khususnya masalah aset ia meminta kepada eksekutif untuk segera menuntaskan masalah aset agar tidak terus menerus menjadi masalah.

Eksekutif harus menggali dimana akar masalahnya. Apakah karena manajemen yang kurang bagus, atau soal pola dan teknis penanganan yang kurang tepat.

a�?Kita harapkan tahun ini sudah clear, sehingga soal aset ini tidak lagi menjadi catatan-catatan,a�? imbuhnya.

Terkait penghapusan aset yang masih dalam proses pendalaman Pansus Aset Dewan. Pemerintah diminta mencari cara penghapusan yang cepat, akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga prosesnya tidak berbelit-belit.

Sampai saat ini nilai aset yang masih menjadi masalah sekitar Rp 25 miliar. a�?Kalau tidak segera dihapuskan akan terus menerus muncul menjadi catatan-catatan,a�? ujarnya.

Menurutnya, beberapa aset sudah punya dasar yang kuat untuk dihapuskan. Karena barang aset sudah rusak parah, bahkan sudah tidak ada dan tidak mungkin lagi diadakan. Termasuk aset yang diklaim sebagai potensi pendapatan.

Misalnya soal piutang pendapatan daerah di salah satu rumah makan selama bertahun-tahun. Tapi tidak mungkin ditagih karena warung makan sudah ditutup.

a�?Terkait hal-hal seperti ini kita harus punya sikap,a�? ujarnya.

Hal yang juga harus menjadi perhatian adalah optimalisasi pendapatan dari sektor parkir dan pasar. Masalah ini juga menjadi bagian dari rekomendasi BPK.

Pasar harus dikelola dengan baik, sistemnya harus dibangun, SOP pengelolaan dan SDM ditingkatkan.

Termasuk akuntabilitas pengelolaan retribusi. Sehingga potensi pendapatan daerah bisa terus meningkat.

a�?Mengurangi kebocoran-kebocoran,a�? ujarnya.

Dewan juga menekankan, agar eksekutif melaksanakan aturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan daerah. Sehingga ke depan tidak lagi menjadi catatan BPK.

a�?Kami ingin secara konprehensif dituntaskan,a�? ujarnya.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram I Gusti Bagus Hari Sudana Putra menambahkan, untuk mendapat rekomendasi Instalasi Pengelolaan Air Limbah (Ipal) selama ini para pengusaha harus mengeluarkan Rp 5 juta a�� Rp 10 juta. Sebab mereka menyewa tenaga ahli dari luar.

Mestinya dalam hal ini, Badan Lingkungan Hidup (BLH) memiliki tim sendiri agar potensi PAD tersebut bisa masuk kas daerah.

Sementara itu, Plt Sekda Kota Mataram Effendi Eko Saswito mengatakan, pada prinsipnya semua sudah ditindaklanjuti, kerugian juga sudah dianggap nol karena sudah diselesaikan.

Nilai kerugian daerah tersebut tidak Rp 721 juta, tapi sekitar Rp 240 juta lebih, terdiri dari Rp 188 juta merupakan kelebihan bayar dalam belanja SKPD. Rp 52 juta lebih bersumber dari denda keterlambatan pengerjaan proyek.

a�?Semua sudah diselesaikan,a�? katanya.

Masalah aset juga baginya tidak ada masalah, hanya saja perlu peningkatan pengelolaan aset. Pemkot akan membentuk tim penelusuran aset.

Mereka akan bekerja mencari dan mendata aset-aset pemerintah. Sehingga nanti diharapkan tidak ada lagi aset yang tidak tercatat di daerah. Ia memprediksi, tim ini akan bekerja hingga tahun depan mengingat rumitnya persoalan aset.

a�?Pekerjaannya cukup pelik juga terkait masalah penelusuran aset ini,a�? ujarnya. (ili/r6)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *