Ketik disini

Ekonomi Bisnis Headline

Dongkrak Ekonomi melalui Paket Kebijakan

Bagikan

MATARAMA�– Pemerintah harus mampu mencari solusi terhadap penurunan laju pertumbuhan ekonomi di tanah air. Program infrastruktur yang digalakkan pemerintah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dinilai sudah cukup baik. Hanya saja dampaknya baru terasa dua hingga tiga tahun ke depan.

a�?Pemerintah sudah mengeluarkan paket-paket tapi harus dievaluasi yang mana efektif dan tidak,a�? kata anggota DPR RI Komisi XI H Willgo Zainar, kemarin (6/6).

Menurutnya, paket kebijakan harus mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Khususnya paket kebijakan yang memberi keberpihakan pada rakyat. Di mana rakyat saat ini merasakan kenaikan harga bahan pokok dan angka pengangguran semakin meningkat.

a�?Ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mendorong investasi masuk ke dalam negeri,a�? ujarnya.

Willgo menambahkan,A� pemerintah pusat tidak hanya mengevaluasi paket kebijakan tersebut. Melainkan melakukan sosialisasi paket kebijakan ekonomi secara komperhensif.A� Sehingga diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, pemerintah pusat juga harus mampu mendesak pemerintah daerah untuk segera membuat peraturan turunan dari paket kebijakan ekonomi tersebut. Sehingga bisa diimplementasikan dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

a�?Bagaimanapun juga implementasi dari seluruh peraturan pemerintah pusat adalah ke wilayah terpencil. Saya kira banyak juga masyarakat belum memahami dan siap pada perangkatnya,a�? tandasnya.

Ia menambahkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat ketimpangan ekonomi di Indonesia mencapai 47 persen. Ini adalah tingkat yang mengkhawatirkan. Tingginya angka ini akibat belum meratanya pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah.

a�?Untuk pemerataan ini perlu akses permodalan yang produktif. Ini tidaklah mudah,a�? katanya.

Diharapkan, sambungnya, program pemerintah mampu memberi akses kepada masyarakat yang tidak mampu. Sehingga dapat menyentuh dan menikmati akses permodalan.

Ia juga menyoroti, pembangunan infrastruktur yang masih terpusat di Pulau Jawa menyebabkan giniratio antara penduduk kaya dan miskin terbuka lebar. Selanjutnya, ia meminta pemerintah untuk membuat kebijakan jangka pendek yang berpihak pada rakyat. Seperti pemberian subsidi pada sektor pertanian dan akses permodalan di sektor usaha mikro kecil dan menengah.

a�?Rasio makin jauh, sehingga pemerintah perlu memberi stimulasi dalam bentuk bantuan langsung tunai, subsidi pupuk dan bibit dalam pertanian dan sebagainya,a�? tandas Ketua DPD HKTI NTB ini. (ewi/r4)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *