Ketik disini

Headline Metropolis

Maaf, ABK a�?Dilaranga�? Sekolah

Bagikan

Dengan bangga, NTB mengumumkan diri sebagai daerah ramah bagi pendidikan anak berkebutuhan khusus (ABK). Sayangnya, kebanggan itu tak diikuti aksi nyata. Faktanya, ribuan ABK tak bisa menikmati pendidikan layak di daerah ini. Pelan dan pasti, masa depan anak-anak ini telah dibunuh. Terutama oleh pemerintahnya sendiri.

***

NAMANYA Siti Hafizah. Dia dari Narmada, Lombok Barat, tapi harus bersekolah di SMA 6 Mataram. Siti Hafizah adalah siswa berkebutuhan khusus. Dia tunanetra. Semenjak lahir, setiap hari dia hanya berkarib dengan dunia yang gelap.

Tapi, semangat menuntut ilmunya tinggi. Itu kenapa, di tengah keterbatasannya, dia menerobos jarak dari Narmada untuk menuju sekolahnya saban hari.

Cita-citanya hanya ingin bersekolah setinggi-tingginya. Dan itu hanya bisa diwujudkan di SMA 6 Mataram. Sebab, untuk SMA, sekolah iknlusi seperti di SMA 6 Mataram ini memang hanya dua di seluruh NTB.

Tahun ini adalah tahun terakhir Hafizah menempuh pedidikan sekolah menengah. Pada 4 April 2016 lalu, Lombok Post menemukan dia dengan kerepotan sungguh tak terkira. Itu adalah kerepotan manakala Hafizah menempuh Ujian Nasional.

Seperti biasa, Hafizah sudah mempersiapkan diri sedari pagi. Terutama soal ketepatan waktu di mana dia harus sampai di sekolah.

Tak seperti hari-hari biasa saat menempuh pelajaran dalam tiga tahun terakhir. Menghadapi UN, Hafizah harus berada di tempat terpisah dari teman-temannya. Hafizah harus menempuh ujian di ruang perpustakaan sekolah.

Mengapa? Karena Hafizah memang tak mungkin ujian bareng-bareng dengan temannya yang segala pancainderanya lengkap. Mengapa? karena Hafizah tidak membaca soal ujiannya sendiri. Tidak pula menuliskan jawaban ujiannya sendiri. Melainkan dituliskan oleh pengawas ujian.

Di hari pertama, Hafizah harus menjalani ujian Bahasa Indonesia. Anda tahu berapa jumlah soal yang harus dijawabnya? Sebanyak 50 butir soal. Sama persis seperti temannya yang pancainderanya normal.

Dan Anda pasti juga sudah tahu tipikal soal Bahasa Indonesia. Pilihan ganda, dengan banyak cerita-cerita dengan kalimat berangkai-rangkai, yang di dalamnya butuh waktu untuk mencerna kata demi kata.

Di perpustakaan, Hafizah ditemani seorang guru pengawas UN bernama Fathoni. Dia adalah guru dari Sekolah Luar Biasa (SLB) YPTN Selagalas, Kota Mataram. Fathoni pulalah yang bertugas membaca soal, dan menuliskan jawaban yang dipilih Hafizah.

A�Lonceng dibunyikan, pertanda UN dimulai. Maka membacalah Fathoni soal demi soal di hadapan Faizah yang mendengarkan dengan seksama.

a�?Ayo mana jawaban yang kamu pilih. A, B, C atau D,a�? kata Fathoni setiap usai membaca soal.

Tak banyak waktu bagi Faizah. Dia segera menentukan pilihan jawaban. Dia juga tak pernah meminta soal dibacakan ulang. Diberikannya jawaban setiap usai soal dibacakan Fathoni. Begitu seterusnya.

Apa dia telah mengerti semuanya? Nggak. Kadang Hafizah sebetulnya mengaku masih bingung. Inginnya soal dibaca ulang, pelan dan pelan. Sehingga dia paham betul-betul. Tapi, dia tak meminta itu.

Ujian dengan metode soal dibacakan oleh guru pengawas, membuatnya banyak tak enak. Konsentrasinya pun kadang tak penuh.

a�?Ini risiko untuk kami,a�? kata dia.

Ujian yang tak mandiri membuatnya tak punya kesempatan seperti teman-temannya yang normal. Mengulang membaca soal sampai bisa yakin-seyakinnya tentang jawaban yang benar.

Atau setidaknya, bisa mengerjakan soal tanpa berada di bawah tekanan guru pengawas yang deru napasnya bahkan bisa tercium jelas.

Seluruh risiko itu diterima Faizah, lantaran sekolah tak menyiapkan soal untuk siswa berkutuhan khusus.

Itulah tipikal sekolah inklusi di Mataram. Sekolah regular yang menerima siswa berkutuhan khusus untuk dididik. Namun, tidak menyiapkan fasilitas belajar dan ujian untuk mereka secara memadai.

Fasilitas ujian dimaksud adalah lembar soal dan lembar jawaban dengan huruf braile. Sebuah huruf yang memungkinkan siswa bisa membaca mandiri tanpa perlu bantuan.

Karena model ujian begini, yang repot bukan hanya siswa belaka. Para pengawas UN pun mengaku repot bukan kepalang. a�?Mulut kita sampai kowok (berbusa) untuk membacakan soal.

Itu baru satu mata pelajaran saja,a�? ketus salah seroang guru usai mendampingi seorang murid berkebutuhan khusus yang baru selesai UN.

Terkadang membaca dengan suara lantang, dengan jumlah berlembar-lembar memang butuh keterampilan.

Sebisa mungkin kata demi kata harus dilafalkan terang dan jelas. Sebab, pelafalan yang seperti itu yang akan menunjang siswa bisa memahami isi soal dan menentukan jawaban dengan tepat pula.

Kalau dibaca asal, bisa-bisa menjadikan siswa tak mengerti yang berujung pada pilihan jawaban yang keliru, dan berijung pada ketidaklulusan pula.

Potret yang dialami Hafizah, adalah potret yang sama yang dialami para siswa berkutuhan khusus di sekujur NTB.

Lombok Post yang menanyakan hal tersebut kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB menemukan jawaban enteng.

Bahwa sekolah tersebut tidak melaporkan mereka memiliki siswa berkebutuhan khusus terlebih dahulu sehingga tak ada soal UN berhuruf braile. Tudingan yang tentu saja dibantah mentah-mentah oleh sekolah.

Selesaikah masalah siswa berkutuhan khusus ini? Tidak. Masih ada masalah lagi yang mendera dan harus dihadapi.

Jikapun lulus dengan model UN macam tadi, belum tentu pula mereka bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Itu karena tak satupun perguruan tinggi di NTB yang bisa menerima siswa berkutuhan khusus. Konon, pemerintah daerah tak pernah berjuang sekuat tenaga untuk hal ini. Entahlah kenapa.

Tengoklah perguruan tinggi negeri terbesar seperti Universitas Mataram. Di sana juga tak menerima mahasiswa berkutuhan khusus.

Apa boleh buat, perguruan tinggi di NTB, memang telah menjelma menjadi milik mereka yang normal saja. Alhasil, sebagian besar anak-anak berkutuhan khusus di NTB, mentok hanya mengantongi ijazah SMA sederajat.

A�Tapi, toh rasanya bagi mereka yang telah mampu menikmati pendidikan hingga SMA juga tetap dihitung lebih beruntung.

Data Dikpora NTB menyebutkan, di seluruh NTB terdapat 5.171 anak yang tergolong Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

Dari jumlah itu, baru 2.701 orang yang bersekolah. Rinciannya, SDLB sebanyak 1.867 siswa, SMPLB 612 siswa, dan SMALB sebanyak 271 siswa.

Sementara sisanya 2.470 anak lainnya tak mampu menikmati pendidikan tersebut. Karena memang tak menjangkau bagi mereka. Mengingat jumlah sekolah yang terbatas.

Kebijakan Aneh

A�Itulah mengapa, ada yang serasa aneh bagi NTB. Di tengah kekurangan sekolah bagi para ABK tersebut, justru muncul ironi.

Mampirlah ke kompleks Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma di Selagalas, Mataram. Jangan kaget jika menemukan bagunan megah tapi mangkrak.

Padahal di sana tertulis kalau bangunan tersebut adalah fasilitas pendidikan yang khusus bagi anak autis.

Namanya Pusat Layanan Autis (PLA). Itulah sebutan sekolah bagi anak Autis di NTB, salah satu anak yang juga berkubutuhan khusus.

Gedung itu telah rampung semenjak Desember 2014. Biaya pembangunannya Rp 4,3 miliar. Jumlah yang tak sedikit.

Namun, hingga kini mangkrak dan belum termanfaatkan. Tidak ada pelayanan di sana. Tidak ada guru, apalagi siswa.

A�Padahal, Desember 2015 lalu dengan bangga NTB menahbiskan diri resmi sebagai daerah ramah terhadap pendidikan anak berkebutuhan khusus atau pendidikan inklusif. Tentu saja, mangkraknya gedung autis itu telah menampar predikat yang disandang daerah ini.

Semua rasanya akibat perencanaan yang tak matang. Gedung sudah jadi, tapi penunjang lain tak bisa disiapkan. Bahkan hingga telah menunggu dua tahun sekalipun.

Kabid Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) Dikpora NTB H Idrus kepada Lombok Post mengatakan, PLA tidak bisa beroperasi karena tidak ada anggaran. Tidak ada pula biaya operasional.

Mulai dari guru, pegawai, hingga biaya pemeliharaan gedung belum dianggarkan pemerintah provinsi. Beda dengan SLB lainnya yang sudah memiliki biaya operasional dan tenaga pengajar.

Idrus mengatakan, RSJ Mutiara Sukma semenjak awal memang kepincut dengan pembangunan gedung yang menelan anggaran Rp 4,3 miliar tersebut. RSJ ingin mengelola PLA itu dengan memberdayakan tenaga yang dimilikinya.

Namun, Pihak Dikpora NTB tidak mau melepas kewenangannya ke sana. Pasalnya, PLA bukan untuk perawatan anak autis, melainkan untuk proses belajar mengajar. Sehingga, tak tepat jika itu menjadi tanggung jawab RSJ.

Rupanya, begitulah pemerintah bekerja. Belakangan, Idrus menekankan. Pihaknya tak tinggal diam. Dia mengaku telah mengusulkan kuota guru ke BKD yang nantinya akan dilihat kuota secara nasional.

Selain itu, pihaknya juga meminta Bappeda bisa memberikan anggaran untuk biaya operasional. Kapan terealisasi, semuanya masih sumir.

Tahun ini, Idrus meminta ada penambahan guru anak ABK. Rencananya, akan ada pengembangan sekolah ABK untuk daerah tiga T (Terpencil, Terluar, dan Tertinggal). Entahlah NTB masuk mana dari tiga kategori itu.

Antusias Ditunggu

Padahal, begitu tersiar kabar kalau sudah ada sekolah anak autis yang siap dibuka di NTB, khalayak menyambut riang gembira.

Bahkan, Mirna, salah seorang warga Rembiga, Kota Mataram meloncat girang begitu mendapati kabat tersebut.

Dia memang contoh orang tua yang kelimpungan mencari sekolah bagi anak keduanya. Pegawai negeri sipil tersebut memiliki anak kedua yang menderita autis. Dan masa mencari sekolah adalah masa yang paling sulit.

a�?Mencari sekolah anak yang khusus untuk autis susah bukan main. Karena memang tidak ada di sini,a�? kata Mirna pada Lombok Post.

Kalaupun ada, sekolah begitu ada di Jawa. a�?Tapi mahal sekali,a�? imbuhnya.

Mirna dan suaminya sudah putus asa. Sehingga mereka sempat nekat demi pendidikan bagi anaknya, mereka akan mengirimkannya ke Jawa. Berapa pun biayanya. Namun hal itu urung dilakukan.

Nyaris tidak mungkin mengirim anak penyandang autis menempuh pendidikan dasar dan jauh dari orang tuanya.

Bayangkan, ketika di dekat orang tuanya saja anak spesial ini sudah begitu membutuhkan perhatian. Apalagi, jika jauh dari orang tua.

Maka Mirna memutar otak. Alternatif pun dicari dengan bertanya kepada psikolog untuk kondisi anaknya bagaimana.

Disarankan memang bersekolah di tempat khusus autis. Pilihan kedua bersekolah di SLB. Terutama lantaran anak masih bisa diajak berkomunikasi.

Di luar itu, banyak teman yang menyarankan agar anaknya sekolah di tempat umum. Alasannya untuk mendorong anak bisa hidup dan adaptasi dengan normal bersama orang-orang sekitarnya.

a�?Saya mencoba tapi itu hanya bertahan berapa hari karena si anak yang minder beda daripada teman lainnya,a�? terangnya. Berantakanlah usaha Mirna.

Itu sebabnya, dia sangat berharap pemerintah lebih memperhatikan anak yang berkebutuhan khusus.

Banyak sekolah umum dibangun, tapi masih dirasakan sekolah untuk anak berkebutuhan khusus tertinggal. Padahal, para ABK ini juga harusnya memiliki masa depan.

Serba Terbatas

Terpisah, Kepala Seksi PKLK Dikpora NTB Lalu Manan menuturkan, PLA Selagalas belum beroperasi karena terkendala Peraturan Gubernur.

PLA ini namanya harus berubah menjadi SLB Autis NTB. Baru kemudian sekolah ini bisa dimanfaatkan setelah menjadi milik provinsi.

Sekarang kata Manan, tidak ada SLB yang dimiliki provinsi. Sebanyak 38 SLB yang tersebar di 10 Kabupten/kota di NTB seluruhnya milik kabupaten/kota.

a�?Misalnya SLB Dharma Wanita provinsi yang letaknya di Majeluk Mataram. Itu dikelola Kota Mataram,a�? terangnya.

Manan membeberkan. PLA ini juga belum memiliki tenaga pengajar. Maklum. Tenaga pendidik ABK di NTB bisa dibilang minim.

Bahkan, jika tak ada perekrutan tenaga pengajar di SLB maka pada tahun 2030 guru SLB tidak ada satupun di NTB. Karena mereka seluruhnya telah pensiun.

Saat ini kata Manan, jumlah guru ABK di NTB sebanyak 573 orang. Sebanyak 228 orang berstatus PNS dan 345 berstatus Guru Tidak Tetap. Mereka mengabdi di 14 SLB negeri, dan 24 sekolah swasta.

Kendati begitu, di tengah keterbatasan, bukan hanya SLB saja yang menerima siswa ABK. Namun, sekolah reguler juga sudah bisa menerima siswa ABK.

Di NTB sendiri 249 sekolah dari jenjang SD, SMP, SMA dan SMK bisa menerima ABK. Rinciannya 219 SD, 27 SMP, dua SMA, dan satu SMK.

Kini aku Manan, guru yang mengajar anak ABK tidak sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya, autis. Tidak sembarang orang bisa menangani anak autis.

Maka dibutuhkan guru spesialis lulusan tertentu. Padahal, kebanyakan guru saat ini adalah jebolan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

Harapan kini mengembang. Sesuai UU 23/2004 SMA, SMK dan SLB akan dikelola provinsi. a�?Di sini nanti akan kita perjuangkan nasib ABK setelah diambil alih provinsi,a�? janji Manan.

Kondisi serba terbatas itu jelas terlihat di SLB Masbagik, Lombok Timur. Sekolah ini harus berjuang dengan keterbatasan tenaga pengajar. Tercatat hanya ada empat guru negeri dan lima honorer di sana.

Padahal ABK memerlukan penanganan ekstra jika dibandingkan murid normal kebanyakan. a�?Kalau bisa nambah sampai 20 guru akan bagus,a�? kata Kepala SLB Masbagik Pargianto, kemarin.

Dengan jumlah siswa SD dan SMP mencapai 85 anak, guru yang ada harus bekerja ekstra. Satu guru bisa merangkap di lebih dari dua kelas.

Bahkan tak jarang disaat bersamaan mereka harus mondar-mandir dari kelas satu ke kelas lainnya. Dia mengatakan seharusnya di setiap jenjang ada guru spesialis masing-masing.

Misalnya di satu kelas memerlukan satu guru khusus tunagrahita, atau anak dengan hambatan tingkah laku.

Di kelas yang sama, diperlukan juga guru yang mampu menangani anak dengan tunarungu dan tunawicara, serta tunanetra.

a�?Tidak bisa sembarangan guru juga,a�? katanya.

Mereka yang mengajar di SLB haruslah lulusan dari Pendidikan Luar Biasa (PLB). Sehingga mampu mengerti kebutuhan khusus masing-masing anak.

Di SLB Masbagik, pendidikan keterampilan menjadi arah pendidikan dominan yang diajarkan. Itu untuk mempersiapkan si anak agar bisa mandiri kelak.

a�?Itulah mengapa kami sangat perlu tambahan guru,a�? harapnya.

Kepala Bidang Dikdas Dinas Dikpora Lombok Tengah H Sumum pada Lombok Post, kemarin juga tak menampik jika Gumi Tatas Tuhu Trasna punya banyak PR dalam hal pendidikan bagi para ABK ini.

Sebagai peletak dasar berdirinya pendidikan inklusi, Sumum mengakui kalau pemerataan pendidikan bagi ABK masih harus dilakukan.

Dia menceritakan, sekolah inklusi di Loteng sendiri berdiri sejak tahun 2010 silam. Kala itu, jumlah lembaga pendidikannya hanya 16 sekolah. Fasilitas, sarana dan prasarana pendukungnya pun, terbatas. Apalagi, tenaga guru.

Sementara itu, Camat Praya Timur Yuliardi Yunus, mengatakan, daerahnya menjadi salah satu wilayah dengan jumlah ABK yang banyak di Lombok Tengah.

Dia mengatakan, banyaknya anak berkebutuhan khusus disebabkan masih tingginya perwakinan dengan kerabat dekat di sana. Namun begitu, di tengah banyaknya ABK di wilayahnya, hanya ada satu SLB yang ada.

a�?Jumlah ini jauh dari memadai,a�? katanya.

Sekolah bahkan kata dia, membutuhkan kendaraan operasional khusus. Sebab, sekolah harus menjemput sendiri para siswanya yang memang tinggal di lokasi yang jauh dari sekolah.

Sementara itu Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin tak menampik jika saat ini penanganan pendidikan ABK masih serba terbatas.

a�?Sekolah reguler sudah ada yang menerima siswa berkebutuhan khusus, hanya jumlahnya masih terbatas,a�? kata Wagub.

Persoalan SDM kata orang nomor dua di NTB ini jadi soal. Selama ini kata dia ada pula terkendala lokasi sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif yang sangat jauh.

Rata-rata memang hanya ada di pusat kota. Padahal, anak berkebutuhan khusus juga tinggal di pelosok.

Wagub memberi contoh. Di Sumbawa, salah satu perusahaan tambang PT Newmont Nusa Tenggara membangun sekolah untuk siswa inklusif di salah satu kecamatan.

Namun, begitu sekolah selesai dibangun, ternyata siswa yang berkebutuhan khusus tidak ada yang bersekolah di sana.

Hal tersebut terjadi, kata Wagub, karena lokasi rumah tempat siswa yang berkebutuhan khusus cukup jauh.

Murid yang memiliki keterbatasan seperti tunarungu, tunagrahita dan tunanetra, tinggal di lokasi yang jauh dari sekolah. Akhirnya, mereka tidak bisa bersekolah.

Idealnya kata Wagub, NTB sebagai daerah pendidikan ramah anak inklusif, maka semua anak yang memiliki kebutuhan khusus bisa bersekolah di kelas reguler yang dekat dengan rumah mereka. Sehingga, siswa yang berkebutuhan khusus tersebut bisa mengenyam pendidikan layak. (jay/nur/yuk/dss/kus/r10)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *