Ketik disini

Headline Politika

PPP dan PKS Warning Kader Malas

Bagikan

MATARAM – Sejumlah partai politik mewanti-wanti kadernya agar tidak malas bekerja selama menjalankan ibadah puasa Ramadan.

Terutama mereka yang menjabat anggota legislatif baik di kabupaten/kota maupun di provinsi.

Sebut saja Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang baru menyelesaikan konflik internalnya di tingkat pusat.

DPW PPP NTB yang diketuai Hj Wartia��ah ini mengimbau kadernya untuk lebih meningkatkan kinerja selama Ramadan.

Kepada wartawan Hj Wartia��ah menegaskan akan bersikap tegas jika mendapat laporan ada kadernya yang malas dalam menjalankan tugas.

a�?Itu menjadi konsekuensi logis dan bagian dari evaluasi kami terhadap kader malas,a�? kata Wartia��ah, kemarin (7/6).

Sejauh ini dia menilai enam legislator DPRD NTB dari Fraksi PPP tetap berkinerja bagus dengan displin dalam menjalankan tugas.

Tidak saja dinilai dari kedisiplinan selama bertugas di DPRD NTB, tapi kader PPP ini juga akan dinilai tingkat keaktifannya dalam mendampingi masyarakat.

Pihaknya akan memantau kinerja kadernya yang menjabat wakil rakyat selama bulan Ramadan. Terlebih, partai berlambang Kakbah ini dinilai harus menjadi contoh terdepan sebagai partai yang benar-benar taat aturan serta menjalankan tugas dengan baik.

a�?Kami berharap masyarakat juga ikut mengontrol kader-kader kami selama Ramadan ini, kalau ada yang malas tentu menjadi bagian dari evaluasi kinerja,a�? paparnya.

Berbeda dengan PPP, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) justru semakin selektif dalam menilai kinerja kadernya.

PKS yang memiliki 36 kursi di seluruh DPRD se-NTB menjadikan momentum Ramadan sebagai evaluasi kader.

Ketua DPW PKS NTB H Abdul Hadi mengatakan, hasil evaluasi tersebut nantinya akan dibawa dalam Pemilihan Umum Internal (PUI) yang membahas mengenai persiapan pemilu baik Pilkada maupun pemilu legislatif.

Dalam pelaksanaannya seluruh kader akan menilai apakah legislator yang saat ini menjabat layak untuk diusung kembali pada pemilu 2019 nanti.

Tingkat kehadiran, kedisplinan, serta loyalitas terhadap partai menjadi bahan penilaian. Artinya, dalam perjalannya, PKS NTB akan menilai kinerja para wakil rakyat tersebut.

Abdul Hadi yang juga Wakil Ketua DPRD NTB itu mendorong agar Badan Kehormatan DPRD NTB bertindak cepat dan tepat.

a�?Kami lakukan evaluasi, mekanismenya bisa melalui laporan dari BK DPRD NTB yang disampaikan kepada fraksi dan diteruskan kepada partai,a�? tandasnya.

Sejauh ini, pihaknya belum mendapat laporan atau temuan menyangkut kadernya yang malas bekerja. Apalagi sampai menjadi sorotan masyarakat.

Disinggung mengenai keberadaan anggotanya UIS (inisial) yang jarang terlihat masuk kantor, Abdul Hadi memastikan jika kadernya itu tetap aktif bekerja. (tan/r9)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *