Ketik disini

Headline Kriminal

Giliran Kadisosnakertrans KLU Diperiksa

Bagikan

MATARAM – Kejati NTB terus mempercepat kasus dugaan penyimpangan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Kabupaten Lombok UtaraA� (KLU).

Kali ini giliran Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) KLU, Intiha yang dimintai keterangan, kemarin (8/6) . Sebelumnya, Kejati sudah memeriksa Mantan Bupati, Sekda dan beberapa kelompok penerima bansos.

Intiha sendiri memenuhi panggilan Kejaksaan sekitar pukul 09.00 Wita. Kasipenkum Kejati NTB I Made Sutapa menyebut pemeriksaan itu untuk mengklarifikasi proses verifikasi penyaluran Bansos pada sejumlah Kelompok Usaha Bersama (Kube) di KLU.

Selain itu, Kejati juga memanggil Intiha untuk menjelaskan Surat Keputusan Bupati nomor 35/1/Bupati 2015 tentang tim verifikasi. Menurut jaksa, dalam SK tersebut nama Dinsosnakertrans tidak tercantum dalam tim. Padahal Kadinsosnakertrans disebut ikut memverifikasi proposal yang diajukan oleh ratusan Kube.

a�?Standar orang bekerja itu kan berdasarkan Sk. Sementara didalam SK ia tidak memiliki wewenang untuk memverifikasi,a�? katanya.

Sampai saat ini, pihaknya masih melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut. Pasalnya, tinggal beberapa alat bukti lagi yang akan dijadikan sebagai penguat.

a�?Kita akan panggil kembali 29 penerima bansos. Untuk kita kembangkan lagi kasus itu,a�? ujarnya.

Sementara itu, Kadinsosnakertrans Intiha mengaku tidak mengetahui adanya potongan dalam bansos. Khususnya penyaluran untuk Kube.

Pihaknya, mengaku hanya diperintahA� Bupati untuk melakukan verifikasi terhadap proposal yang diajukan warga.

a�?Saya hanya menjalankan tugas berdasarkan perintah dari bupati,a�? ucapnya.

a�?Saya terima proposal dan saya verifikasi mana yang berhak mendapatkan atau tidak,a�? sambungnya.

Intiha juga mengaku, pihaknya tidak mengetahui sama sekali penerbitan SK nomor 35/1/2015 tentang tim verifikasi. Ia mengaku, SK itu baru diketahui setelah ditunjukkan oleh kejaksaan.

a�?Saya mengetahui SK tim verifikasi itu baru ini. Saya juga kaget kalo ada SK itu dikeluarkan bupati,a�? ungkapnya.
Ia menjelaskan, penyaluran bansosA� untuk kube disalurkan kepada 100 kelompok senilai total Rp 2 miliar.

a�?Anggaran itu dicairkan oleh DPPKAD dan Kabag Kesra,a�? ujarnya.

Diketahui, berdasarkan nomenklatur tahun anggaran 2015, bansos ini berasal dari APBD murni dan perubahan. Untuk APBD murni dianggarkan Rp 3,7 miliar.

Kemudian pada APBD perubahan muncul nomenklatur bansos sebesar Rp 10,2 miliar.A� Total bansos tahun 2015 sebesar Rp 14 miliar lebih. Dari dana itu terealisasi Rp 13,2 miliar.

Masih terkait Bansos, Kepala Dinas Sosial KLU dijadwalkan akan diperiksa hari ini (8/6). Pemeriksaan itu untuk mempertegas aliran dana bansos. Pasalnya, kadis itu bertindak selaku penyaluran dana. (arl/r3)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *