wholesale nfl jerseys Masyarakat Setuju, tapi Ada Syaratnya

Ketik disini

Tanjung

Masyarakat Setuju, tapi Ada Syaratnya

Bagikan

TANJUNG – Pemkab Lombok Utara kembali menggelar pertemuan dengan masyarakat dan P3A Kecamatan, Kayangan, kemarin (8/6).

Dalam pertemuan tersebut pemkab memutuskan untuk melanjutkan proyek sistem jaringan air baku Sekeper milik BWS Nusa Tenggara I di Kecamatan Kayangan. Proyek ini sempat tertunda karena ada penolakan dari masyarakat dan P3A.

Pertemuan yang digelar di aula Kantor Bupati ini dihadiri Wakil Bupati Lombok Utara Sarifudin, Kepala Dinas PU, Perumahan, dan ESDM, Direktur PDAM Tanjung, BWS Nusa Tenggara I, dan Camat Kayangan.

Keputusan Pemkab Lombok Utara melanjutkan proyek tersebut bukan tanpa pertimbangan. Kepala Dinas PU, Perumahan, dan ESDM Lombok Utara Raden Nurjati menjelaskan, masalah air bersih merupakan kebijakan nasional yang dituangkan dalam RISPAM (Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum).

Dalam RISPAM itu penanganan air bersih di Lombok Utara dibagi menjadi tiga zona yakni zona barat, timur dan tengah. Zona barat mulai dari Pemenang hingga Tanjung yang sumber mata airnya dari mata air Jongplanga.

Kemudian di zona tengah meliputi Kecamatan Kayangan dan Gangga bagian timur dengan mata air Batu Bara, Sekeper, dan Muliara. Yang terakhir zona timur meliputi Kecamatan Bayan yang memiliki banyak mata air.

a�?Ini menjadi kebijakan nasional dan dituangkan dalam program setiap tahunnya. Dan yang sekarang ini dilakukan di Sekeper,a�? tandasnya.

Ditambahkan, apabila daerah tidak bisa menjalankan kebijakan nasional ini tentu dampaknya akan sangat merugikan daerah. Khususnya dua zona lainnya tadi.

a�?Saya pikir jika program ini tidak berjalan maka tahun-tahun mendatang kita akan sulit mendapatkan bantuan lagi,a�? katanya.

Untuk itu, Nurjati mengimbau masyarakat dan seluruh elemen mendukung progam pembangunan sistem jaringan air baku. Karena jika mengandalkan PAD dan DAU Lombok Utara tidak akan bisa terpenuhi.

a�?Sekarang saja ada 20 dusun yang harus disuplai air bersih saat kemarau. Dan jika program air baku ini tidak jalan maka kedepan akan makin banyak dusun-dusun yang akan kekeringan,a�? katanya.

Sementara itu, perwakilan BWS Nusa Tenggara I Sudibyo menjelaskan, pengambilan air baku yang dihajatkan untuk program sistem jaringan air baku Sekeper berasal dari mata air gunung, bukan dari mata air Tiu Sekeper.

Ditambahkan, untuk melihat debit air yang tersedia, pihak BWS akan melakukan uji ulang debit air. Namun BWS sejak awal sudah punya data dari konsultan yang diuji pada 2013 dan dikeluarkan 2015.

a�?Semuanya sudah ada, tetapi kalau memang dibutuhkan kami akan uji ulang debit air,a�? ungkapnya.

Sudibyo menegaskan, pemakaian air minum pada puncak kemarau tidak akan mencapai 100 liter per detik. Untuk sementara jika pengerjaan sudah selesai dan dimanfaatkan serta terjadi permasalahan dengan irigasi maka masyarakat bisa menutup pintu air di reservoir.

a�?Proyek ini juga tidak akan bisa dimanfaatkan langsung setelah selesai. Nanti akan dilanjutkan Satker Cipta Karya dan PDAM Tanjung,a�? paparnya.

Mendengar penjelasan yang disampaikan tersebut, beberapa perwakilan warga pun menyetujui proyek pembangunan sistem jaringan air baku Sekeper dengan beberapa syarat. Yakni, Pemkab Lombok Utara harus melakukan sosialisasi intens terkait pengerjaan proyek ini kepada masyarakat.

Kemudian, jika proyek ini telah selesai dan mengganggu irigasi pertanian maka warga meminta Pemkab Lombok Utara tegas menutup saluran air baku ini.

a�?Jika proyek ini diputuskan berlanjut, kami meminta gugatan hukum yang dilakukan BWS atas pengerusakan fasilitasnya dicabut,a�? ujar perwakilan warga Awaludin.

Sementara itu, Wabup Lombok Utara Sarifudin menyimpulkan lima langkah keputusan yang diambil dari pertemuan tersebut yakni pelaksanaan proyek pembangunan sistem jaringan air baku Sekeper oleh BWS Nusa Tenggara I dilanjutkan sampai realisasi 100 persen.

Masyarakat diberikan kompensasi misalya seperti pembangunan saluran irigasi, kantor P3A maupun embung-embung kecil dengan terlebih dulu mengajukan proposal pembangunan.

Pada poin ketiga, apabila terjadi kekeringan akibat pembangunan tersebut maka Pemkab akan melakukan evalusi kembali.

Keempat, penertiban sambungan liar mulai disosialisasikan, dan terakhir proses hukum yang dilakukan kepolisian terkait kasus pengerusakan fasilitas BWS tetap berjalan.

a�?Kesepakatan ini akan kami sosialisasikan intens kepada masyarakat saat safari ramadan nanti,a�? papar Sarifudin. (puj/r9)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *