Ketik disini

Headline Metropolis

WTP Saja Gak Cukup!

Bagikan

MATARAM – Khalayak menyampaikan apresiasi luar biasa atas pencapaian Pemprov NTB meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK untuk kali kelima beruntun. Namun, predikat WTP itu belum cukup. WTP sama sekali tak menjamin kesejahteraan.

Dengan tegas Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi menyatakan, bahwa predikat WTP dari BPK itu tak akan berarti apa-apa tanpa aksi nyata menyejahterakan rakyat.

Di hadapan paripurna istimewa DPRD NTB dengan agenda penyerahan LHP BPK untuk laporan keuangan tahun 2015, gubernur menegaskan, bahwa Opini WTP yang diraih bukanlah akhir ikhtiar dalam menata keuangan daerah. Melainkan justru merupakan langkah awal.

a�?Langkah awal ini tidak akan besar artinya kecuali diikuti dengan langkah-langkah nyata,a�? kata gubernur.

Ia juga menekankan yang paling utama adalah bagaimana pelaksanaan keuangan daerah itu nyata manfaatnya untuk masyarakat. Jika hanya mendapat Opini WTP saja namun kinerja riil yang dirasakan oleh masyarakat tidak meningkat, maka tidak banyak manfaat predikat itu bagi masyarakat.

a�?Semoga ke depan kerja sama yang baik dengan tetap menjaga profesionalitas, independensi dan integritas ini dapat berlanjut untuk kemajuan NTB secara keseluruhan,a�? tandas gubernur.

Kemarin, NTB untuk kali kelima memang menerima Opini WTP dari BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan keuangan tahun 2015. LHP BPK diserahkan Anggota II BPK Agus Joko Pramono dalam sidang paripurna istimewa DPRD NTB.

Agus mengamini pandangan bahwa opini WTP memang bukanlah akhir. Dia juga memastikan, bahwa membangun NTB tak cukup dengan modal opini WTP belaka.

a�?Opini BPK tidak dirancang pemeriksaannya untuk mengetahui apakah ada penggelapan, penyalahgunaan kewenanangan ataupun pemalsuan di dalamnya,a�? kata dia.

Ia menekankan, opini BPK dirancang semata-mata untuk menilai apakah laporan keuangan tersebut wajar atau tidak wajar atau ada hal-hal yang dikecualikan dibandingkan dengan standar pelaporan dan pendefinisian ini didasarkan pada pemahaman akuntansi yang menyeluruh.

Berdasarkan penilaian itu, NTB memang kembali dianugrahi predikat WTP. Namun, Agus menekankan bahwa masih ada rentetan permasalahan yang harus ditindaklanjuti. a�?Masih ada masalah yang butuh perhatian,a�? ungkapnya.

Di antaranya, temuan dana bergulir TKI ke luar negeri pada BPR Syariah Patuh Gamal senilai Rp 1,184 miliar tidak tersalurkan. Ada juga pengembalian dana bergulir pengembangan usaha mikro pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa mengendap di rekening penampungan Pokja sebesar Rp 390 juta.

Temuan lainnya, pengelolaan penerimaan klaim ambulans rujukan pasien tidak mampu dari BPJS pada RS HL Abdul Kadir tidak melalui mekanisme APBD Rp 343 juta.

BPK juga menyoroti temuan penganggaran dan realisasi belanja perjalanan dinas sebesar Rp 168 juta yang tidak dianggarkan pada anggaran yang tepat karena di belanja modal.

Terakhir, BPK menyoroti ada delapan paket pengerjaan pada lima SKPD diselesaikan tidak sesuai kontrak senilai Rp 143 juta dan denda keterlambatan Rp 27 juta yang belum disetor.

a�?Kita belum bisa memastikan apakan temuan itu menimbulkan kerugian negara atau tidak. Tapi yang jelas, permasalahan administrasi ini harus diselesaikan sesuai aturan yang diatur UU,a�? tegasnya.

Ia juga mengingatkan, untuk temuan pemeriksaan BPK tahun-tahun sebelumnya juga belum semuanya terselesaikan. Dari total 1247 rekomendasi BPK senilai 90,45 miliar, telah ditindaklanjuti 1056 rekomendasi atau 84 persen.

Sebanyak 102 rekomendasi belum sesuai dan dalam proses tindaklanjut 9,78 persen. Sebesar 46 rekomendasi atau 3,6 persen belum ditindkaklanjuti. Kemudian sebesar 23 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.

Di luar itu semua, BPK mengapresiasi pencapaian opini WTP NTB kali kelima beruntun ini. Apalagi hal itu dicapai setelah ada perubahan pelaporan keuangan dari Laporan Keuangan berbasis Cash Toward Accrual ke Laporan Keuangan berbasis Accrual yang menjadikan laporan keuangan yang disajikan tidak lagi tiga jenis, melainkan tujuh jenis.

Yakni Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Peurbahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan.

BPK telah memeriksa laporan keuangan tahun 2015 meliputi pendapatan dengan realisasi Rp 3,449 triliun, dari total anggaran Rp 3,556 triliun. Termasuk dengan aset senilai Rp 10,918 triliun.

Opini WTP yang diraih Pemprov NTB itu menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemprov NTB telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta telah menyusun dan merancang usur-unsur sistem pengendalian internal yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian informasi dan komunikasi serta pemantauan. (uki/kus/r10)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 wholesale jerseys