Ketik disini

Metropolis

Dewan Dukung Intervensi Presiden

Bagikan

MATARAM – Atensi Presiden RI Joko Widodo terhadap penyelesaian Unit II di PLTU Jeranjang diapresiasi oleh anggota DPRD NTB. Dewan memang berharap Presiden bisa melakukan intervensi untuk perampungan proyek yang kini mangkrak tersebut.

 ”Inilah yang kita harapkan, presiden bisa turun tangan langsung,” kata anggota Komisi IV DPRD NTB Soeharto kepada Lombok Post, kemarin (12/6).

Diberitakan sebelumnya, Jokowi berencana melakukan rapat terbatas membahas pembangunan unit II PLTU Jeranjang yang belum juga terselesaikan. Hal tersebut disampaikan presiden usai melakukan peninjauan langsung ke lapangan, Sabtu (11/6).

“Semoga dari rapat terbatas presiden itu, nantinya, ada instruksi untuk mempercepat kelanjutan pembangunan Unit II,” kata Soeharto.

 Dijelaskan, mangkraknya Unit II PLTU Jeranjang sudah lama menjadi atensi Komisi IV DPRD NTB. Dewan bahkan sudah melakukan pemanggilan terhadap PT Brata Indonesia selaku kontraktor.

“Hasil pemanggilan itu, pihak kontraktor sendiri sudah angkat tangan. Mereka tidak bisa melanjutkan pembangunan karena bangkrut alias kehabisan modal,” katanya.

 Pasalnya, khusus untuk membiayai PLTU itu, PT Brata Indonesia mengklaim sudah mengalami kerugian sebesar Rp 95 miliar. Ini disebabkan terjadinya pemindahan lokasi pembangunan PLTU ke Jeranjang, di luar rencana awal. Sehingga, untuk menuntaskan pembangunan Unit II itu, butuh suntikan anggaran dari pusat.

 Menindaklanjuti pertemuan itu, lanjut Soeharto, Komisi IV juga sudah berkonsultasi dengan Kementerian BUMN dan pihak PLN di pusat. “Di pusat, kami mengupayakan agar kekurangan dana untuk penyelesaian unit II itu bisa dianggarkan,” kata Soeharto.

 “Karena sekarang sudah menjadi atensi Bapak Presiden, ya semoga saja harapan kita tadi bisa terwujud. Unit II Jeranjang bisa terselesaikan,” kata Soeharto.

 Menurutnya, sangat disayangkan jika Unit II dibiarkan mangkrak seperti saat ini. Apalagi, konstruksinya sudah mencapai 80 persen. Sudah sangat besar biaya yang dikeluarkan. “Bagi kami sebagai wakil rakyat, bagaimana agar uang negara untuk membangun sejauh ini tidak sia-sia. Kita dorong agar unit II itu selesai,” katany

Terlepas dari ada atau tidaknya masalah hukum dalam proyek itu. Menurutnya, pihak berwajib bisa terus mengusut proyek itu tetapi pembangunan juga sebaiknya tidak terhenti. Pasalnya, Unit II berkapasitas 25 MW itu sangat dibutuhkan untuk menambah daya listrik daerah.

 Semoga ada intervensi langsung dari Presiden agar manajemen PLN memiliki payung hukum untuk melanjutkan pembangunan unit II,” imbuhnya. (uki/r9)

 

 

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *