Ketik disini

Sumbawa

Guru Sertifikasi Ancam Gugat Kadis

Bagikan

KOTA BIMAA�– Kisruh pembayaran sertifikasi guru berijazah SMA bakal berbuntut panjang. Salah seorang guru sertifikasi Asikin mengancam akan mengunggat Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan dan Olahraga (Dikpora) Kota Bima ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Karena, kadis menolak membayar sertifikasi bagi guru SMA.

Guru SMP Muhammadiyah Bima Asikin menegaskan, dirinya akan menggugat kepala dinas ke PTUN. Itu menjadi langkah akhir baginya untuk melawan kebijakan kadis Dikpora H Alwi Yasin.

a�?Kenapa Kabupaten Bima bisa membayar sertifikasi?. Kasusnya sama dengan saya ini. Saya akan bawa ini hingga ke PTUN,a�? ancam Asikin, Sabtu (11/6) lalu.

Asikin ini termasuk guru yang mendapat sertifikasi. Tapi, dalam pengajuan sertifikasinya ia masih berijazah SMA. Asikin mengajukan syarat pengabdian sejak 2005 lalu. Sementara, ia memiliki ijazah strata satu (S1) tahun 2008.

a�?Memang pertama saya jadi guru masih ijazah SMA. Tapi lihat dulu aturan itu keluar tahun berapa,a�? tegasnya.

Asikin mengaku siap menerima kebijakan Dikpora Kota Bima yang tidak membayar sertifikasinya. Tapi, ia tetap akan menuntut Dikpora untuk menunjukkan aturan tertulis yang melarang pembayaran itu.

a�?Hingga sekarang Dikpora tidak mampu tunjukkan aturan tertulis. Kalau lisan, saya pun bisa membantahnya dengan lisan,a�? tegas Asikin.

Ia merasa layak menerima sertifikasi, karena sudah memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG). Selain itu, ia telah memenuhi 24 jam mengajar dan memiliki surat keputusan tunjangan profesi.

a�?Itu semua diatur dalam juklak dan juknis Permendikbud,a�? jelasnya.

Asikin masuk kategori guru sertifikasi tahun 2014. Dari data yang diperoleh Radar Tambora (Lombok Post Group) dari Dikmen Dikpora, guru SMP yang memiliki kasus yang sama dengan Asikin sebanyak 12 orang.

Sebelumnya, Kadis Dikpora H Alwi Yasin menegaskan akan menunda pembayaran sertifikasi sejumlah guru yang berijazah SMA. Perbedaan tahun mengabdi dengan ijazah Strata Satu menjadi dasar kebijakan Dikpora. Alwi pun pernah memberikan pernyataan, jika hal tersebut bertentangan dengan UU Sisdiknas dan UU syarat profesi guru dan dosen. (cr-tin/r1)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 wholesale jerseys