Ketik disini

Giri Menang Headline

Bupati Bantah Tabrak Aturan

Bagikan

GIRI MENANG – Suara protes mulai terdengar usai pelaksanaan mutasi dua hari lalu. Namun, dengan tegas Bupati Lombok Barat dan Ketua Baperjakat, membantah adanya unsur pelanggaran aturan dalam mutasi. Terutama terhadap pejabat yang terkena non job.

Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid mengatakan, pihaknya tidak asal-asalan melakukan mutasi. Semua telah melalui prosedur yang sesuai dengan aturan.

a�?Tidak bisa dikesampingkan soal prosedur itu. Dan selalu itu (Aturan, Red) yang menjadi acuan kita,a�? kata Fauzan.

Bagaimana dengan menonjobkan pejabat tanpa didahului surat peringatan (SP)? Fauzan membantah hal itu. Menurut dia, tidak ada aturan maupun persyaratan untuk melakukan non job kepada pejabat, dengan didahului SP.

a�?Siapa bilang? Siapa yang buat syarat seperti itu,a�? ucapnya.

a�?Belum tahu ada syarat seperti itu. Artinya tidak ada lah harus melalui SP,a�? tambah mantan Ketua KPU NTB ini.

Menurut Fauzan, di Pemkab Lobar setiap pejabat diberikan kontrak kinerja. Selain itu, terdapat pula sasaran kerja pegawai (SKP).

Dari hasil kontrak kinerja dan SKP itulah menjadi dasar untuk evaluasi dan mutasi yang dilakukan belum lama ini.

a�?Di kita ada surat kontrak kinerja,a�? kata dia.

Fauzan pun sempat mempertanyakan kalangan mana yang tidak puas dengan hasil mutasi. Menurut dia jika kalangan yang tidak puas berasal dari pejabat nonjob, maka itu wajar adanya. Dia pun mempersilakan orang-orang yang tidak puas, untuk melakukan gugatan.

a�?Silahkan saja kalau memang mau menggugat,a�? tantang Fauzan.

Bagaimana dengan pejabat nonjob yang belum juga ditempatkan? Menanggapi itu, Sekda Lobar Mochammad Taufiq mengatakan, akan segera mengeluarkan SK penempatan. Setiap pejabat nonjob akan ditempatkan sesuai dengan disiplin keilmuannya.

a�?Segera kita putuskan penempatannya, sesuai dengan ilmunya,a�? kata Taufiq.

Terkait dengan protes mutasi, Taufiq sekali lagi menegaskan bahwa tidak bisa dalam satu mutasi akan diterima semua pihak. Tentunya apa yang dilakukan Pemkab Lobar saat ini, sudah maksimal di dalam prosesnya. a�?Kalau ada yang merasa dirugikan tentu akan kita jelaskan,a�? katanya.

Pemkab, lanjut dia, selalu mempunyai data terkait kinerja pegawainya. Misalnya ada satu orang yang jarang apel, pulang selalu cepat. Atau pendapatan asli daerah (PAD) yang tidak tercapai.

a�?Terkait dengan prosedur SP itu pun, kapan mutasinya. Kita tetap pakai pertimbangan-pertimbangan, tanpa mengesampingkan aturan,a�? tegas dia.

Taufiq pun membantah adanya unsur tebang pilih dalam mutasi. Menurut dia, menjadi hal yang wajar munculnya anggapan seperti itu.

a�?Itu selalu muncul setiap mutasi, adanya tebang pilih, orang ini masuk kelompok bupati, masuk kelompok sekda atau kelompok pejabat lama. Jadi wajar saja,a�? pungkasnya.

Terpisah, salah seorang pejabat nonjob mengatakan, jika memang berdasarkan kinerja yang jelek, seharusnya bisa dilakukan pembinaan terlebih dahulu. Bukan dengan langsung memberikan punishment berupa demosi yang berujung pada nonjob.

Selain itu, pejabat Pembina kepegawaian ataupun sekda, seharusnya bisa memberikan surat peringatan lebih dulu. Bisa juga melakukan teguran lisan secara langsung, yang disertai dengan berita acara.

a�?Tapi ini kan tidak ada dilakukan seperti itu, kita langsung terkena nonjob tanpa tahu apa salahnya,a�? kata sumber yang enggan disebutkan namanya itu.

Sementara Koordinator Institut Transparansi Kebijakan (ITK) NTB Ahmad Sahib mencium adanya konspirasi tidak baik dibalik kebijakan mutasi. Pemda dinilai tidak selektif dan subyektif dalam penetapan jabatan sesuai tugas pokok dan fungsi.

a�?Segala sesuatu itu sudah memiliki regulasi yang jelas. Bukan seenak jidat,a�? sindirnya. (dit/fer/r6)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *