Ketik disini

Headline Kriminal

Penerima Bansos KLU Kembali Diperiksa

Bagikan

MATARAM – Sebanyak 29 penerima Bantuan Sosial (Bansos) Kabupaten Lombok Utara (KLU) diperiksa di Kejati NTB, kemarin (14/6). Mereka diperiksa terkait penyaluran dana Bansos KLU 2015 lalu.  Kasipenkum Kejati NTB I Made Sutapa menerangkan pemeriksaan itu kembali dilakukan untuk melengkapi berkas.

“Sebelumnya kita sudah panggil mereka. Tapi, kita panggil ulang karena untuk melengkapi berkas,” ujarnya.

Sementara itu, Perwakilan salah satu kelompok masyarakat penerima bansos, Ketut Sumerta mengaku, dirinya memperoleh dana bansos dari anggaran aspirasi dewan sebesar Rp 5 juta. Penerimaan dicairkan melalui proposal yang diajukan melalui anggota dewan.

“Kita masukkan pengajuan proposal itu nilainya hingga Rp 10 juta,” ungkapnya.

Namun lanjutnya, pria aasal Desa Akar-akar Selatan Kecamatan Bayan mengaku mendapatkan anggaran Rp 5 juta. Dana tersebut masuk ke rekening banjar dan digunakan bersama. Diantaranya untuk pembangunan pura dan perbaikan jalan.

“Kita sudah habis menggunakan anggaran itu,” ungkapnya.

Sumerta menerangkan, Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) itu sudah diberikan kepada bidang Kesra. Pasalnya, pihak Kesra juga yang melakukan seleksi terhadap proposal tersebut.

“Sebenarnya itu tidak ada masalah lagi dengan anggaran tersebut. Proseduralnya sudah sesuai dengan aturan kok,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Fraksi Gerindra, Nasrudin memprotes pemeriksaan yang dilakukan Kejati NTB. Pasalnya, para saksi yang dimintai keterangan itu sudah memenuhi prosedural.

Seharusnya, yang diperiksa itu adalah kelompok yang tidak terdaftar di Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA). Karena mereka yang diduga bermasalah.

“Kasihan orang yang sudah menjalankan sesuai prosedur. capek-capek datang kesini,” protesnya.

Menurutnya anggaran dana bansos yang dicairkan oleh melalui aspirasi dewan itu sudah sesuai dengan prosedur.. Dan anggaran itu sudah dicantumkan ke dalam APBD murni yang dibahas akhir 2014  silam.

“Coba lihat aturannya yang diatur dalam Peraturan Mentri Nomor 52 Tahun 2015  sudah jelas diatur dalam proses penyusunan APBD,” terangnya.

Diketahui, Anggaran dana Bansos KLU ini berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp 3,7 miliar. Namun, karena ada penambahan item dalam penyalurannya sehingga, Pemkab disebut kembali menambah anggaran itu melalui anggaran APBD perubahan menjadi Rp 10 miliar lebih. (arl/r3)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *