Ketik disini

Politika

a�?Kartu Saktia�? Jokowi Belum Tepat Sasaran

Bagikan

GIRI MENANG – Masyarakat Kabupaten Lombok Barat mengeluhkan tiga a�?kartu saktia�? Jokowi yang belum tepat sasaran. Ketiga kartu sakti itu adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Keluhan itu datang dari Kepala Desa Bengkel Muhammad Idrus. Dia mengatakan, masih terjadi data ganda di masyarakat. Sehingga perolehan tiga “kartu saktia�? itu belum tepat sasaran. a�?Masak ada kek orang yang sudah meninggal kebagian kartu-kartu itu. Ini jelas datanya yang keliru,a�? keluhnya, kemarin (16/6).

Idrus mengeluhkan hal itu langsung kepada Ketua Komisi V DPRD NTB Hj Warti’ah saat reses di Ponpes Darul Quran Bengkel. Reses itu diikuti 150 orang lebih, terdiri atas tokoh agama, masyarakat, pemuda, dan kader PPP.

Dikatakan, pihaknya sudah beberapa kali mendata masyarakat. Hanya saja, belakangan diketahui pembagian tiga kartu sakti itu berpedoman pada Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011. a�?Padahal kami sudah tiga kali melakukan pendataan, tapi ternyata yang digunakan data PPLS 2011,a�? paparnya.

Selain itu, dia juga mengeluhkan pelayanan BPJS yang dinilai kurang maksimal. Menyikapi hal itu, Ketua Komisi V DPRD NTB Hj Warti’ah menilai persoalan itu sangat penting diselesaikan. Lagipula, itu menyangkut kebutuhan masyarakat yang cukup mendasar salah satunya kesehatan dan kesejahteraan.

Pihaknya akan mengumpulkan berbagai informasi mendalam mengenai hal itu baik menyangkut “kartu sakti” Jokowi, maupun terkait BPJS. Pihaknya juga punya kewenangan untuk menyikapi hal itu dengan cara memanggil pihak terkait. a�?Kita akan klarifikasi kepada yang terkait baik pemerintah maupun BPJS, tentu kami punya wewenang untuk memanggilnya,a�? ungkap Warti’ah.

Tidak hanya itu, pihaknya juga menerima beragam aspirasi baik terkait perbaikan infrastruktur jalan lingkungan desa, perbaikan irigasi, pembangunan masjid dan musala.

Selanjutnya juga menyangkut tentang perbaikan ruang kelas baru untuk sekolah swasta. Berbagai aspirasi itu selanjutnya akan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD NTB. a�?Semua aspirasi ini kami tampung untuk kami sampaikan dalam sidang paripurna DPRD NTB,a�? pungkasnya. (tan/r9/*)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *