Ketik disini

Politika

Jangan Sampai Dikibuli Investor

Bagikan

MATARAM – Belum optimalnya pengelolaan aset pemprov juga menjadi sorotan Badan Anggaran (Bangar) DPRD NTB.

Banyak aset berharga Pemprov yang dinilai terlalu rendah oleh investor. Alhasil, setoran yang masuk ke kas daerah pun terbilang kecil.

a�?Banyak aset Pemprov yang lokasinya di tempat strategis tetapi nilainya sangat rendah,a�? kata juru bicara Banggar DPRD NTB Sakduddin pada sidang paripurna, kemarin (20/6).

Salah satu yang menjadi sorotan adalah aset Pemprov NTB berupa Hak Pengelolaan Lahan (HPL) seluas 75 hektare di Gili Trawangan.

Diberitakan sebelumnya, hingga kini, kontribusi yang diterima pemprov atas aset itu hanya sekitar Rp 26 juta per tahun. Nilai itu tentunya sangat rendah melihat perkembangan nilai aset berupa lahan di Trawangan saat ini.

Menyikapi ini, dewan pun mendorong Pemprov melakukan appraisal atau perhitungan kembali terhadap nilai aset yang berada di lokasi-lokasi strategis.

a�?Aset kita yang di Golong (Lobar), di Trawangan, maupun di Senggigi, itu semua harus diappraisal lagi. Harganya harus disesuaikan dengan perkembangan saat ini,a�? kata Sakduddin.

Menurutnya, harus ada inisiatif pemprov melakukan evaluasi kerja sama dengan investor, terutama yang sudah puluhan tahun. Nilai kontribusi dalam kerja sama itu harus sesuai dengan saat ini.

a�?Selama ini, pemprov kurang maksimal. Belum ada inisiatif untuk melakukan appraisal atau negosiasi ulang atas aset-aset yang sudah lama dikerjasamakan itu,a�? kritiknya.

Selain itu, Banggar juga mengusulkan agar dibentuk pansus untuk mendalami pemanfaatan aset di lokasi-lokasi strategis tadi.

Wakil Gubernur (Wagub) NTB Muhammad Amin pun menyambut positif usulan dewan itu. Ia sepakat perlu dilakukan evaluasi atau negosiasi ulang atas pemanfaatan aset, terutama di lokasi strategis. Sehingga, kontribusi ke daerah benar-benar sebanding dengan kemajuan zaman.

a�?Penting juga dilakukan appraisal karena pasti ada penambahan nilai appraisal. Bagian aset juga sudah saya minta dikaji kembali perjanjiannya,a�? kata Amin.

Ia juga mendukung penuh dibentuknya pansus untuk mengkaji pengelolaan aset di Pemprov NTB.

a�?Bagus dibentuk pansus biar eksekutif dan legislatif biar sama-sama bekerja untuk menata dan mengkaji perjanjian-perjanjian dengan pihak ke tiga,a�? pungkasnya. (uki/r9)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *