Ketik disini

Headline Politika

Terima Kasih Pak Umar…

Bagikan

MATARAM – DPRD NTB akhirnya menetapkan surat Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Ketua DPRD NTB H Umar Said. Ketetapan itu dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD NTB yang berlangsung, kemarin (20/6).

Rapat tersebut dihadiri 43 orang dari 63 anggota DPRD NTB yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi.

Surat keputusan penetapan PAW Ketua DPRD NTB H Umar Said itu dibacakan oleh Sekretaris Dewan Mahdi.

a�?Memutuskan, menetapkan PAW terhadap Ketua DPRD NTB periode 2014-2019 H Umar Said dan mengusulkan pengangkatan Hj Baiq Isvi Rupaedah sebagai Ketua DPRD NTB periode 2014-2019 kepada Menteri Dalam Negeri. Kami ucapkan terima kasih kepada H Umar Said atas jasa dan pengabdiannya selama menjabat Ketua DPRD NTB,a�? kata Mahdi.

Proses penetapan PAW Umar Said itu diawali dengan pembacaan tiga surat masuk oleh Sekretaris DPRD NTB.

Ketiga surat masuk itu dari DPD I Partai Golkar NTB tentang PAW Ketua DPRD NTB H Umar Said, surat dari kuasa hukum H Umar Said yang meminta agar surat dari Partai Golkar tidak ditindak lanjuti, dan ketiga surat yang ditandatangani 10 pimpinan fraksi di DPRD NTB yang meminta agar surat dari Partai Golkar terkait PAW Umar Said ditindak lanjuti.

Awalnya Rapat Paripurna DPRD NTB dihadiri Wagub NTB H Muhammad Amin dan sejumlah kepada SKPD.

Hanya saja, saat agenda pembacaan penetapan PAW Umar Said hanya dihadiri beberapa Kepala SKPD dan tidak dihadiri Wagub.

Bahkan, tiga fraksi yakni Fraksi PAN, PKB, dan Fraksi Bintang Restorasi hanya diwakili masing-masing satu orang.

Fraksi PAN dihadiri oleh Ketua Fraksi PAN H Ali Ahmad, Fraksi PKB dihadiri oleh Makmun, dan Fraksi Bintang Restorasi dihadiri oleh H Lalu Herwanto.

Sidang sempat tertunda lebih kurang satu jam dari jadwal yang disetujui Badan Musyawarah DPRD NTB menyusul kurangnya peserta Rapat Paripurna secara fisik.

Setelah ditunggu, akhirnya Makmun dari Fraksi PKB dan H Lalu Herwanto seolah memberikan jalan mulus terlaksananya Sidang Paripurna DPRD NTB dengan agenda penetapan PAW Umar Said tersebut.

Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi mengatakan penetapan PAW Umar Said itu selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan mengusulkan Hj Baiq Isvi Rupaedah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur NTB.

a�?Selanjutnya akan ditindak lanjuti pengusulan pengangkatan Hj Baiq Isvi Rupaedah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur NTB,a�? ujar Mori sesaat sebelum menutup sidang paripurna tersebut.

Menyikapi keputusan itu, Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin mengatakan pada prinsipnya eksekutif akan mengikuti apapun keputusan DPRD NTB sesuai dengan mekanisme perundang-undangan.

Dia menegaskan seyogyanya DPRD NTB membahas seluruh surat masuk baik dari DPD Partai Golkar, dari kuasa hukum Umar Said, dan dari pemimpin fraksi di DPRD NTB.

Meski begitu, pihaknya tetap berharap agar seluruh kerja legislatif dan eksekutif berjalan dengan baik mengingat banyaknya agenda yang harus diselesaikan.

a�?Kalau memang sudah sesuai prosedur ya sah-sah saja, apapun keputusan yang diambil harus sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku sehingga tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari,a�? tandasnya.

Pria yang baru saja melepas keanggotaannya dari Partai Golkar itu juga enggan mencampuri urusan PAW Umar. Ia hanya mengingatkan agar proses PAW itu tetap mengacu pada mekanisme yang ada.

Menurutnya, ini hal baru yang harus dicermati seksama agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

a�?Saya tidak akan mengintervensi tetapi apapun langkah yang diambil terkait usulan PAW itu harus benar-benar dicermati agar tak menyalahi aturan. Intinya, kelancaran pelaksanaan tugas di dewan juga harus tetap terjamin karena itu tugas kepada rakyat,a�? pungkasnya.

Sebelumnya, sepuluh fraksi dewan mengancam akan memboikot pembahasan APBDP. Ini dilakukan jika Umar belum lengser dari jabatannya.

a�?Bukan saja APBDP, semua agenda kerja dewan akan kita boikot,a�? tegas Ali Achmad, ketua fraksi PAN.

Ia menekankan, Umar kini sudah a�?lumpuha�? total dan tidak punya legitimasi sebagai pimpinan dewan. Apalagi, sudah ada perintah DPP Partai Golkar agar Ketua Fraksi Golkar DPRD NTB Baiq Isvie Rupaedah segera diangkat menggantikan Umar sebagai pimpinan dewan.

a�?Sebanyak 10 fraksi, 65 orang tidak akan hadir ke agenda sidang dewan selama Umar masih pimpin,a�? lanjut Ali.

a�?Jangan sampai gara-gara mempertahankan satu orang, nasib orang banyak yang kita pertaruhkan. Apalagi, KUA PPAS akan segera ditandatangani,a�? imbuhnya. (tan/uki)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *