Ketik disini

Headline Praya

Bantuan Kelompok Tani Tumpang Tindih

Bagikan

PRAYA – Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Lombok Tengah (Loteng) menyebutkan, bantuan sosial bagi kelompok tani selama ini, seringkali tumpang tindih. Itu terjadi, karena minimnya koordinasi antar dinas dan instansi terkait.

a�?Saya rasa masalah yang satu ini, harus cepat kita atasi,a�? kata Plt. Kepala Dinas Pertanak Nasrun, kemarin (22/6) saat menyampaikan LKPJ tahun anggaran 2015 dan RPJMD 2016-2021 di hadapan Pansus DPRD Loteng.

Tumpang tindih yang dimaksud, kata Nasrun di Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian (BKP3), terdapat program ternak maupun bibit pertanian, setiap tahunnya. Hal yang sama juga di Dinas Pertanak, begitu pula di Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) serta dewan melalui dana aspirasinya masing-masing.

Akibatnya, bantuan yang disalurkan turun bertubi-tubi ke kelompok tani, yang itu-itu saja. Padahal, masih ada kelompok tani yang lebih membutuhkannya. Dari data yang ada, kata Nasrun jumlah kelompok tani di Gumi Tatas Tuhu Trasna sendiri, mencapai 2.016 kelompok, tersebar di 139 desa/kelurahan. Terdiri dari kelompok pertanian dan peternakan.

a�?Atas nama Asisten II Setda Loteng, kami mohon data kelompok tani diluar itu, agar diperhatikan. Saya juga meminta, BPK3 sebaiknya membangun lembaga penyuluhan,a�? serunya.

Hal itu, diakuinya sudah berkali-kali disampaikan ke BKP3. Sayangnya, mereka justru bertahan dengan program yang seringkali tumpang tindih.

a�?Seharusnya, serahkan kepada kami urusan program penyaluran bantuan itu. Jangan ada lagi di BKP3, konsentrasi saja urusan penyuluhannya,a�? kata Nasrun.

Kendati demikian, menurut Nasrun masalah yang satu itu, tidak serta merta kesalahan dari BKP3. Namun, program pemerintah pusat. Karena, ada beberapa Kementerian yang melaksanakan program yang sama.

a�?Yang menjadi masalahnya juga, begitu kami menyalurkan bantuan kambing melalui dana aspirasi beberapa waktu lalu, dikira bantuan dari Dispertanak,a�? sambung Anggota Pansus LKPJ tahun anggaran 2015, Majrun.

a�?Kalau sudah begitu kejadiannya, yang punya nama malah Dispertanak. Bukan kami, sebagai wakil rakyat,a�? tambah Anggota Komisi III DPRD Loteng tersebut.

A�Untuk itulah, pihaknya menyarankan agar urusan bantuan kelompok tani, dijalankan satu pintu. Bukan sebaliknya. a�?Mohon apa yang menjadi masukan dan rekomendasi kami, segera ditindaklanjuti,a�? kata Ketua Pansus LKPJ tahun anggaran 2015, Suhaimi.(dss/r3)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *