Ketik disini

Headline Tanjung

Ingat, Bukan Menebang, Hanya yang Tumbang!

Bagikan

TANJUNG – Setelah sempat terjadi miskomunikasi, akhirnya KPH Rinjani Barat dengan masyarakat Desa Persiapan Selelos pun berdamai dan mencapai kesepakatan. Kesepakatan ini diperoleh dalam pertemuan di hadapan Wakil Bupati Lombok Utara Sarifudin, Selasa sore (21/6). “Saya hanya menyaksikan, yang hadir masyarakat, KPH, polsus, dan koramil,” ujarnya pada wartawan, di ruang kerjanya, kemarin (22/6).

Dijelaskan, dalam pertemuan tersebut tercapai beberapa kesepakatan. Pohon yang ada di kawasan hutan saat ini dan menjadi sumber perselisihan tidak boleh diambil oleh kedua belah pihak. Karena itu akan dijadikan sebagai barang bukti penyidik.

Yang kedua selama proses penyelesaian masalah baik dengan langkah hukum maupun adat, masyarakat boleh mengambil kayu tumbang yang ada di kawasan hutan. Namun harus melalui proses identfikasi dan dibuatkan berita acara.

Kemudian masyarakat tidak boleh melakukan penebangan kembali dengan alasan apapun selama proses penyelesaian masalah belum selesai. “Jelas ada sanksi jika melanggar, masyarakat akan diproses hukum,” tegasnya.

Setelah proses penyelesaian masalah selesai, kayu bisa diberikan kepada masyarakat sebagai fungsi sosial. Namun menurut Sarifudin hal ini sebenarnya melanggar undang-undang. Tetapi karena ini sudah terlanjur ada yang menebang maka harus ada kebijakan yang diambil. “KPH harus bijaksana,” cetusnya.

Sebelumnya diberitakan, masyarakat Desa Persiapan Selelos sempat bersitegang dengan KPH terkait persoalan pohon yang sudah ditebang dari kawasan hutan produksi terbatas blok Bebeke dan Parasung di Dusun Ringgit, Desa Persiapan Selelos.

Pasalnya, saat KPH ingin mengamankan barang bukti puluhan kayu yang diduga hasil ilegal logging itu mendapatkan hadangan dari masyarakat. Di sisi lain kayu-kayu itu juga ingin digunakan masyarakat untuk membangun sejumlah fasilitas seperti masjid setelah izin dari KPH keluar.

Buntutnya empat unit gergaji mesin yang digunakan KPH dalam proses pengamanan barang bukti tersebut diamankan warga. Bahkan warga juga ingin memberikan sanksi adat kepada KPH, karena aktivitas KPH dinilai sudah mengganggu ketertiban umum. “Justru masalah adat tidak disinggung kemarin (dalam pertemuan). Jadi saya tidak tahu kalau masyarakat ingin memberikan sanksi adat ke KPH,” jelasnya.

Ditambahkan, jika memang dalam masyarakat ada sanksi adat, dia mempersilahannya. Terlebih jika hutan itu masuk dalam hutan adat. “Satu lagi, alat milik KPH yang diambil warga harus dikembalikan,” pungkasnya.

Terpisah, Agus Prayitno selaku fungsional Polhut Rinjani Barat mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah melakukan pemeriksaan terkait penebangan pohon yang terjadi di kawasan tersebut.

Hingga proses hukum ini selesai tidak boleh ada yang melakukan aksi penebangan di kawasan tersebut. “Untuk izin kita belum bisa pastikan apakah akan diberikan atau tidak. Yang jelas kita akan proses hukum dulu yang sudah terjadi,” tandasnya.

Agus menjelaskan, alur kejadian yang terjadi, masyarakat meminta izin untuk menebang kayu yang akan digunakan untuk pembangunan masjid namun ditolak. Kemudian masyarakat kembali mengirim surat dengan redaksi yang masih juga salah sehingga harus diperbaiki.

Pengajuan izin terakhir baru diterima. Namun masih diproses KPH dan belum mengirimkan jawaban. Saat itulah diduga masyarakat yang tidak sabar menunggu izin melakukan penebangan. KPH yang menerima laporan adanya penebangan pun bergerak untuk mengamankan barang bukti tetapi berujung mendapat halangan dari warga. (puj/r9)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *