Ketik disini

Headline Metropolis

Mataram Belum Aman

Bagikan

MATARAM – Simpang siur soal sampah di Kota Mataram dan akhir dari kontrak kerjasama pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongoq di desa Suka Makmur, Kecamatan Gerung, Lombok Barat tahun 2017, Lombok Post secara eksklusif mendapat penjelasan rinci dari Dinas Kebersihan. Data dan Fakta sampah di Kota Mataram pun terungkap.

Pertama, lahan di TPA Kebon Kongoq merupakan lahan milik Pemkot Mataram. Tidak seperti yang selama ini simpang siur, ada lahan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar) di sana.

a�?Jadi itu memang lahan milik Pemkot (Mataram), begitu juga alat dan yang mengelola di sana adalah orang-orang yang ditugasi pemkot. Lantas, apa dampaknya jika memang perjanjian kerjasama berakhir tahun 2017?a�? kata Sekretaris Dinas Kebersihan Kota Mataram, Gede Brata.

Justru dalam pikiran Gede, itu sama sekali tidak akan membuat kota Mataram rugi. Sambil menunjukkan draf perjanjian yang ditanda tangani oleh Kedua kepala Daerah. Saat itu, kota Mataram, dipimpin oleh H Moh. Ruslan.

Di draf itu sama sekali tidak menyebutkan secara eksplisit poin yang menyebut akan ada penghentian operasi TPA jika draf perjanjian tak diperbaharui.

a�?Makanya di poin mana di draf ini disebutkan TPA akan dihentikan beroprasi,a�? ujarnya.

Justru, dalam pandangannya, di tahun 2017 itu, TPA tetap bisa beroprasi, dan Kota Mataram bisa memanfaatkannya untuk membuang sampah seperti biasa. Hingga tahun 2021 sesuai dengan hasil kajian amdal.

Fisik sertifikatnya sendiri, lanjut Gede, disimpan oleh BPKAD Kota Mataram.

a�?Luas lahan kita (yang dibeli pemkot), persisnya, 8,23 hektar (ha) (sebelumnya tertulis 8,6 ha), lalu yang sudah terpakai, sekitar 5,23 ha. Masih ada sisa 3 ha untuk utilitas, seperti jalan, bukit, lindi,a�? tuturnya.

Jika, pengentian pengoprasian karena dinilai telah mencemari lingkungan, maka Gede mengatakan, harus ada bukti dan data peneltian di lapangan.

Karenanya, itu masih bisa diperdebatkan. Sebab, sejauh ini ia memperkirakan, akutnya dampak sampah itu jika ditilik dari kajian lingkungan baru memiliki dampak pada tahun 2021.

a�?Hanya saja, jalan yang kita lalui itu, milik Pemerintah Lombok Barat. Jadi sebagai kompensasi atas penggunaan jalan yang kalau kita lihat itu kan jalan desa pariwisata ya (Banyumulek, Red), ya kasihan juga di sana,a�? ulasnya.

Karena itu, Pemkab Lobar juga tidak pernah dipermasalahkan meski buang sampah di sana. Karena itu bentuk a�?balas budia�� atas akses jalan menuju TPA.

Namun, jika mengacu pada desain awal TPA itu, dalam perjanjiannya, luas TPA harusnya 20 ha. Nyatanya, dalam perjalannya hingga kini, 8,23 hektar itu, milik Pemkot Mataram. Sementara, Pemkab, belum menyumbang lahan, untuk menggenapi lahan yang dikehendaki.

a�?Harusnya, luas lahan 2o Ha. Itu nanti dipenuhi oleh Pemkot Mataram dan Pemkab Lobar, sesuai isi dari perjanjian, tapi.. (kenyataanya),a�? paparnya.

Saat ditanya ada berapa luas lahan yang ditambahkan Pemkab Lobar, sebagai realiasi dari kerjasama itu, Gede mengangkat bahu, mengisyarakatkan dirinya tidak tahu. Namun, sampai saat ini, Pemkot Mataram sebenarnya tidak terlalu mempersoalkan itu.

Pemkot melihat, adanya kemanfaatan yang bisa dirasakan bersama antara Pemkot Mataram dan Pemkab Lobar dengan adanya TPA itu.

a�?Karena itu, sebenarnya, kita fokus pikirkan solusi bagaimana agar jalan wisata yang menuju TPA bisa diperbaiki, atau cari akses jalan lain sehingga tidak mengganggu warga di sana,a�? jawabnya.

Data Volume Sampah Salah

Lebih jauh, Gede juga mengajak Lombok Post untuk mengkalkukasi jumlah produksi sampah di Kota Mataram. Sekaligus, mengklarifikasi, volume sampah di Kota Mataram yang menyebut angkanya sudah mencapai 400 ton.

Dari perhitungan yang dilakukan, dengan mengasumsikan volume 2,5 liter dengan berat 0,4 kilogram, maka dari 1444 meter kubik sampah perkotaan saat ini, realitanya sampah di Kota Mataram, ternyata masih di kisaran 231 ton.

a�?Makanya saya heran, dari mana angka 400 ton itu, karena realitanya, produktifitas sampah (terbanyak) jika dilihat dari data dan rumus yang kami punya, sampah di Kota Mataram hanya di kisaran 231 ton,a�? ujarnya.

Ia pun, menampik tudingan jika pemkot berdiam diri dengan persoalan itu. realitanya, sampai saat ini berbagai inovasi terus dikaji dan dilakukan.

Mulai dari utak-atik angka, untuk peningkatanA� intensitas a�?angkut-buanga�� sampah ke TPA, sampai penyediaan teknologi tepat guna yang bisa mengurangi sampah di tingkat hulu.

a�?Kalau teknologi banyak kita sudah pikirkan, termasuk juga teknologi Tungku Sampah ini, tapi kan masih dalam proses. Kami juga utak-atik angka, terkait anggaran yang didapat dari ABT, untuk menambah (frekwensi) angkut buang ke TPA,a�? tuturnya.

Sekedar memperjelas kembali, pemkot punya armada Dam Truk 34 unit, Amrol 19 unit, mobil Openkap 14 unit. Awalnya, semua unit ini bekerja sekali antar untuk a�?angkut buanga�� ke TPA.

Namun, sejak awal tahun 2016 lalu, 10 unit Dam Truk, ditambah frekuensi antarnya ke TPA yakni 2 kali. Sehingga, volume sampah yang dibuang pun bertambah.

Dari total 1444 meterkubik perkiraan produksi sampah kota Mataram dengan pola ini yang mampu terbuang mencapai 71 persen.

a�?Di ABT, sudah kita anggarkan lagi agar 10 unit Dam Truk bisa beroprasi dua kali lagi, sehingga sampah perkotaan yang bisa diangkut, minimal 75 persen. Sepuluh kali dam truck itu sekitar 80 meterkubik,a�? ujarnya.

Volume Sampah Naik di 2017

Di tahun 2017, Dinas Kebersihan memperkirakan produktifitas sampah Kota Mataram, akan naik dari 1444 meterkubik menjadi 1493 meterkubik.

Atau naik 43 meterkubik. Pola terbaik mengatasi, persoalan sampah ini, dengan berbasis pemberdayaan lingkungan. Ini senada dengan yang disampaikan Kepala Dinas Kebersihan Kota Mataram, Dedy Supriadi.

a�?Kita maksimalkan, pemberdayaan sampah di lingkungan, sehingga yang sampai di TPA lebih sedikit. Sehingga umur TPA kita lebih panjang,a�? kata Dedy.

Ia melihat, kebijakan anggaran juga perlu di sesuaikan. Bagaimana agar, di tingkat lingkungan, sampah telah tersaring dengan baik. Sehingga yang terbuang ke TPA hanya residu.

a�?Sementara yang bisa didaur ulang ya kita daur ulang,a�? ulasnya.

Namun, saat ini fokus pemerintah memang tertuju pada TPA sendiri. Terbitnya surat dari Kementerian PUPR, sebenarnya bukan warning atau peringatan, melainkan, bentuk kesiapan Kementerian untuk turun membantu menyelesaikan persoalan sampah di Kota Mataram dan Lombok Barat, mengingat kontrak berakhir tahun 2017.

a�?Itu sebenarnya surat bukan warning, tapi tindak lanjut dari Kementerian untuk siapkan anggaran pembuatan TPA regional,a�? tandasnya.

Perbaiki Jalan ke TPA

Wakil Wali Kota Mataram, H Mohan Roliskana, juga sebelumnya berupaya untuk menjadikan TPA, statusnya menjadi regional. Dengan catatan, masing-masing pihak, memenuhi kewajibanya, sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian.

a�?Kita sudah siapkan Rp 250 miliar, untuk jalan akses menjuju TPA. Nanti provinsi juga Rp 350 miliar, sehingga di dapat angka Rp 6 Miliar itu,a�? jawab Mohan.

Sekarang tinggal keseriusan Pemkab Lobar sendiri untuk melanjutkan kerjasama. Jika tidak, Pemkot pun sudah menyiapkan rencana lain, yakni memanfaatkan lahan Kebon Talo di Kelurahan Ampenan Utara.

a�?Ya itu harus ya (menyiapkan rencana lain), kamu (wartawan) tau kan dimana yang dimaksud, (yaitu Kebon Talo), ya itu,a�? tandanya.(cr-zad/r6)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *