Ketik disini

Tanjung

Pemprov Harus Awasi Ketat

Bagikan

TANJUNG – Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah dPemprov Harus Awasi Ketataerah mengatur tentang kewenangan beberapa instansi yang ditarik ke provinsi. Salah satunya Bidang Kehutanan. Oleh karena itu, Pemkab Lombok Utara berharap agar pengawasan terhadap hutan tetap intens dilakukan provinsi. Karena pemkab sudah tidak berwenang.

Wakil Bupati Lombok Utara Sarifudin mengatakan, jika melihat kepada persoalan KPH dengan masyarakat di Desa persiapan Selelos, sejatinya provinsi harus menengahi permasalahan itu. Sebab, itu merupakan kewenangan provinsi. a�?Bagaimanapun pemerintah daerah yang jadi korban. Karena dilihat dari persoalan kemarin tidak nampak perwakilan provinsi. Otomatis sasaran tembaknya ke pemkab,a�? ujarnya pada wartawan, kemarin (22/6).

Dijelaskan, kebijakan tersebut semestinya harus dievaluasi kembali. Pasalnya, jika suatu hari di kawasan hutan yang berada di kabupaten mengalami pembalakan liar atau pun kebakaran hutan, maka pemerintah pusat maupun provinsi tidak akan sigap mengatasinya karena jarak yang berjauhan. a�?Bagaimana dengan Kalimantan atau Sumatera yang notabene dihuni kawasan hutan, apakah pemerintah pusat bisa mengatasi itu. Mau tidak mau kan pemerintah kabupaten yang menanggulangi meskipun tidak lagi berwenang,a�? terangnya.

Ditambahkan, pihaknya berharap meskipun instansi terkait sudah ditarik, namun harus tetap ada kontrol dan pengawasan yang diberikan kepada hutan yang juga sebagai objek di kabupaten. Pasalnya, kejadian-kejadian serupa tidak akan diketahui oleh provinsi yang tidak ada di kabupaten. a�?Karena mereka tidak tahu, di sini tidak ada yang mengawasi. Kita secara sosial yang mengatasi itu karena bersentuhan langsung dengan masyarakat,a�? pungkasnya. (puj/r9)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *