Ketik disini

Headline Metropolis

NTB Masih Selamat

Bagikan

MATARAM – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM), Dinas Kesehatan Provinsi NTB dan Ditreskrimsus Polda NTB mengumumkan hasil penelusuran peredaran vaksin bayi palsu di NTB, kemarin (27/6). Hasilnya merekaA� mengaku belum menemukan adanya vaksin palsu di NTB.

a�?Kita belum menemukan sama sekali vaksin palsu di NTB,a�?A� kata Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Mataram I Gede Nyoman Suandi kemarin.

Suandi menyatakan, pihaknya telah melakukan penelusuran dari hulu hingga hilir. Dan memeriksa vaksin di 16 lembaga pelayanan kesehatan.

Baik itu rumah sakit hingga ke rumah bersalin. a�?Hasilnya, sama belum ada ditemukan vaksin bayi palsu,a�? ungkapnya.

Karena itu Suandi mengimbau, masyarakat NTB diharapakan tetap tenang menyikapi pemberitaan terkait dengan beredarnya vaksin bayi imitasi tersebut.

Namun, masyarakat juga harus tetap waspada dalam pemilihan vaksin bayi di setiap pelayanan kesehatan. Masyarakat diharapkan untuk memeriksa dengan teliti.

a�?Kita akan melakukan sosialisasi cara membedakan vaksin bayi palsu tersebut,a�? ungkapnya.

Sementara itu, Plt Kadis Kesehatan Provinsi NTB Khairul Anwar mengatakan, kronoligis terungkapnya vaksin bayi palsu berdasarkan laporan masyarakat 22 Juni lalu di daerah lain.

Sehingga, Kementrian kesehatan langsung menurunkan perintah untuk melakukan cek fisik vaksin bayi yang ada di daerah.

a�?Mendapatkan surat dari kemenkes langsung saya berkoordinasi dengan instansi terkait dan polisi,a�? ujarnya. a�?(Hasilnya) Tidak ada vaksin palsu di NTB ini,a�? ungkapnya.

Khairul menjelaskan, Dinas kesehatan telah mencatat program imunisaisi di NTB. Dimana seluruh vaksin tersebut didatangkan langsung dari Kementrian Kesehatan. a�?Kita kalau mau vaksin itu vaksinnya itu berasal dari kemenkes,a�? ungkapnya.

Khairul memerintahkan petugas medis untuk segera meyakinkan masyarakat terkait penggunaan vaksin bayi. Artinya, petugas medis harus memperlihatkan vaksin yang akan digunakan konsumen agar tidak terjadi kebimbangan bagi pasien untuk menggunakan.

a�?Petugas medis saya dorong juga untuk memberikan sosialisasi,a�? ujarnya.

Namun Demikian Kasubdit I Indag Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Boyke Karel Wattimena mengatakan, Polda NTB masih mendalami apakah ada atau tidak vaksin bayi palsu di NTB.

Karena dari laporan mabes polri, sementara ini peredaran vaksin bayi palsu tersebut beredar melalui jalur gelap.A� Artinya lanjut Boyke, pihaknya belum dapat memastikan secara pasti apakah memang di daerah NTB ini menjadi jalur lintas peredaran gelap vaksin bayi palsu tersebut.

a�?Kita masih menunggu daerah yang jadi singgahan gelap dari vaksin bayi palsu itu,a�? ungkapnya.

Sementara itu dokter spesialis anak dr. Jelantik menerangkan,A� vaksin ini awalnya memang untuk memperkuat imunitas bayi.A� Namun vaksin ini juga memiliki efek negatif jika bayi tidak cocok dengan vaksin tersebut.

a�?Terus jika vaksin tidak cocok. Akankah itu bisa dikatakan palsu?,a�? katanya.

Jawabannya belum tentu. Karena vaksin bayi tersebut juga berefek samping pada bayinya sendiri. Seperti halnya vaksin.

Contohnya saja, vaksin campak, vaksin tersebut bisa menimbulkan bayi panas dan dingin bila tidak cocok dengan imunitas bayi.

Dan reaksinya juga dapat berakibat fatal.A� a�?IDI (Ikatan Dokter Indonesia) sudah memberikan pembekalan terhadap tenaga medis yang melakukan vaksin,a�? pungkasnya.

Mafia Vaksin

Sementara itu, Rapat Komisi IX DPR soal vaksin palsu kemarin sore (27/6) jadi ajang menguliti kinerja Kementerian Kesehatan (Kemenkes) serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Parlemen kecewa karena praktek vaksin palsu ini sudah berjalan sejak 2003 tanpa terendus pegawai Kemenkes dan BPOM.

Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago mengatakan, praktik peredaran vaksin palsu senyap dan rapi. a��a��Jangan-jangan ada mafianya,a��a�� kata legislator Partai Nasdem itu. Dia berharap pelaku mulai dari produsen, distributor, sampai pembeli di fasilitas kesehatan bisa diusut semua..

Dia juga mempertanyakan petugas medis yang tidak menaruh curiga terhadap keberadaan vaksin palsu. Sebab, dari harganya saja sudah beda. Selisihnya bisa sampai Rp 200 ribu sampai Rp 300 ribu.

Dengan perbedaan harga yang mencolok itu, seharusnya pengelola rumah sakit maupun dokter serta petugas medis lain menaruh curiga.

Menkes Nila Djuwita F. Moeloek menuturkan, skema penyaluran vaksin oleh pemerintah sudah baku. Yakni pemesanan vaksin oleh dinas kesehatan maupun fasilitas kesehatan milik pemerintah dilakukan melalui sistem e-catalog.

Setelah itu vaksin diproduksi oleh perusahaan penyedia yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Kemudian vaksin dikirim ke dinas kesehatan kemudian diteruskan ke puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya.

Namun alur pengadaan vaksin itu tidak berlaku untuk fasilitas kesehatan swasta. Tanpa memvonis bahwa di rumah sakit swasta potensi vaksin palsunya lebih besar, Nila menuturkan bahwa kontrol pemerintah cukup sulit untuk di lembaga swasta.

Sebab, proses pembelian vaksin murni dilakukan antara pengelola rumah sakit swasta langsung ke produsen vaksin yang dikehendaki. Harga yang murah, tentu menjadi pertimbangan rumah sakit menentukan pilihan penyedia vaksin.

Nila juga mengatakan, sampai kemarin BPOM belum bisa memastikan kandungan yang ada di vaksin palsu itu apa saja. a��a��Sebab kami berurusan dengan barang sitaan. Jadi perlu proses untuk melakukan uji lab,a��a�� tuturnya.

Sementara itu, Bareskrim kembali menangkap dua orang terduga pemalsu vaksin bayi yang berperan sebagai distributor berinisial T dan M.

Keduanya ditangkap di sebuah hotel di Semarang, Jawa Tengah. Kemungkinan besar mereka mendistribusikan vaksin palsu di Jawa Tengah.

Direktur Dittipideksus Bareskrim Brigjen Agung Setya menuturkan bahwa keduanya merupakan distributor vaksin yang terhubung dengan distributor berinisial A yang telah ditangkap lebih dulu.

“Kkeduanya sedang dalam pemeriksaan tim Bareskrim dan akan dibawa ke Jakarta,” paparnya di Divhumas Mabes Polri, Jakarta, kemarin.

Agung menjelaskan, fokus utamanya untuk ?mengetahui sejauh apa distribusi vaksin bayi palsu tersebut. “Bisa jadi juga disebarkan ke Semarang atau Jawa Tengah. Kami periksa dulu semuanya,” jelasnya.

Hingga saat ini telah ada 18 saksi yang diperiksa terkait kasus pemalsuan vaksin bayi tersebut. 18 saksi itu berasal dari rumah sakit, apotek, hingga saksi lain yang terlibat dengan kasus tersebut.

“Pemeriksaan berlanjut terus,” tutur mantan Wadir Dittipideksus tersebut.

Menurutnya, ?penyidik juga sedang mendeteksi adanya oknum dari rumah sakit yang terlibat dengan jaringan pemalsu vaksin tersebut.

Tentunya, kasus ini akan mengarah pada oknum rumah sakit yang mengurusi bagian sampah medis. “Bisa jadi ada bantuan dari dalam rumah sakit,” ujarnya.

Namun, sejauh apa keterlibatan rumah sakit dalam mendistribusikan vaksin palsu ke masyarakat belum bisa diungkapkan.

Yang pasti ada sejumlah rumah sakit swasta yang menggunakan vaksin palsu ini. “Kalau rumah sakitnya belum ya. Nanti semua akan dikuak kalau sudah didapatkan,” jelasnya.A�(arl/r3/JPG/r10)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *