Ketik disini

Metropolis

Anda Investor Kakap? Boleh Cuekin Aturan!

Bagikan

MATARAM – Persoalan pelanggaran tata ruang di Kota Mataram belum tuntas. Namun, Pemkot Mataram kembali blunder.

Kesalahan fatal yang dimaksud adalah dengan membiarkan proses pembangunan Trans Mart di Kota Mataram. Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska bahkan dengan nada keras menyebut Kota Mataram, seperti dilecehkan.

Hanya karena yang membangun adalah investor kakap, lalu aturan seperti di kesampingkan. Seakan-akan Pemkot kalah oleh kekuatan modal dibalik Trans Mart, sehingga berbagai aturan yang sebenarnya harus dikantongi terlebih dahulu, bisa diatur belakangan. “Jangan kita dilecehkan,” kecam Wiska.

Pada dasarnya, masyarakat sangat terbuka pada semua investor yang masuk ke Kota Mataram. Bahkan, itu dinilai bagus karena dapat mendongkrak ekonomi daerah. Tapi, jika itu lantas membuat Pemkot melanggar, membiarkan pelanggaran rambu-rambu yang ada, itu justru dapat menghancurkan wibawa pemerintah.

“Jangan karena investor besar boleh melanggar rambu-rambu. Kalau ada investor yang masuk ke Kota Mataram, kita sangat apreasiasi karena akan bantu pembangunan daerah. Tapi harus ikuti aturan mainnya dong,” imbuhnya.

Seyogyanya, lanjut Wiska, setiap pembangunan harus dilengkapi dengan izin. Antara lain, HO, IMB, bahkan jika memang keberadaan bangunan itu harus ada Amdal, maka sudah semestinya itu dilengkapi dulu. Baru kemudian, pembangunan boleh dikerjakan.

Sekarang persoalannya, pemerintah dalam hal ini Dinas Tata Kota, dituntut keberaniannya untuk menegakan aturan yang ada. “Sebaiknya, dihentikan dulu pembangunannya itu. Menunggu penuntasan izin. Jangan malah berdiam diri membiarkan pelanggaran, yang nyata-nyata di tahu. Kan ini lucu,” sindirnya.

Bahkan, ini dapat memancing pelanggaran-pelanggaran lain yang dilakukan ivestor di Kota Mataram. Sehingga wibawa pemerintah jatuh di bawah kendali investor bermodal rakasasa.

Tak hanya itu, kecemburuan pemilik modal lain bisa saja muncul sehingga malah melakukan tindakan serupa yang lebih serius berdampak pada kredibelitas pemerintah. “Setelah puasa nanti, kami berencana panggil Tata Kota lagi, ,” janji Wiska.

Terpisah, Kepala Dinas Tata Kota Mataram, HL Junaidi tak bisa berkilah persoalan izin yang belum dikantongi Trans Mart. Ia membenarkan, proyek pengerjaan tak mengantongi izin apapun. Meski demikian ia menyebutkan pihak pelaksana sudah berkonsultasi secara lisan dengan mereka terkait pelaksanaan proyek.

“Proses pengurusan izin sedang berjalan. Kan seperti amdal butuh waktu satu minggu lebih, jadi kita persilakan mereka mengerjakan bangunannya terlebih dahulu. Tapi, tetap harus diurus,” dalih Junaidi.

Ia menyebut ini sebagai i’tikad baik pemerintah saja, membantu agar proses pengerjaan proyek lebih hemat waktu. Tak ada maksud melicinkan investor kakap, lalu bisa dengan mudah membangun, dengan mengenyampingkan perizinannya.

“Dia harus selesaikan perizinan, sebelum barangnya jadi. Izin memang belum (dikantongi), tapi dia sudah kulonuwon (permisi) ke kita,” imbuhnya.

Lagi pula, lanjut Junaidi, dalam pantauan di lapangan, tidak ada pelanggaran-pelanggaran substantif yang dilihat dari bangunan Trans Mart itu. Ia mencontohkan seperti lokasi banguan dari as atau Garis Sepadan Bangunan (GSB), sudah sangat memenuhi persyaratan, yakni minimal 15 meter. Begitu juga untuk HO dan Izin Tetangga, jarak antar banguanan itu dengan sampingnya, lebih dari 1,5 meter.

“Kalau izin tetangga, bisa iya bisa tidak. Persoalannya jarak bangunan itu dengan  banguan di sampingnya, lebih dari 1,5 meter,” ulasnya. Karena itu, ia merasa tidak perlu juga mengurus izin tetangga memulai proyek pengerjaan.

Lebih jauh, ia menjelaskan pihak pelaksana sudah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Dinas Tata Kota, sehingga meski secara tertulis izin belum terbit, namun di lapangan memang tidak ditemui pelanggaran fatal dalam proses pembangunan.

Selain itu, terkait amdal yang merupakan bagian dari perizinan belum bisa terbit karena perlu penelitian terhadap limbah yang dihasilkan dari bangunan itu nanti. Tapi, sama sekali tidak mempengaruhi proses pengerjaan. “Amdal tidak terkait dengan bangunan fisik loh,” kilahnya lagi.(cr-zad/r6)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *