Ketik disini

Tanjung

Kontraktor Nakal Akan Di-blacklist

Bagikan

TANJUNG – Dari hasil audit BPK, Pemkab Lombok Utara harus mengembalikan uang negara sebesar Rp 700 juta lebih. Dari jumlah tersebut, rupanya Dinas PU, Perumahan, dan ESDM menjadi SKPD penyumbang paling banyak yakni Rp 400 juta lebih sejak 2012.

Temuan ini disebabkan karena beberapa kontraktor yang belum mengembalikan kekurangan volume pekerjaan.

a�?Saya minta, kontraktor yang seperti itu di blacklist saja,a�? tegas Wakil Bupati Lombok Utara Sarifudin, kemarin (28/6).

Sementara itu, Kepala Dinas PU, Perumahan, dan ESDM Lombok Utara Raden Nurjati mengatakan, pihaknya hingga kini masih berusaha menagih kontraktor dan perusahaan terkait.

a�?Kami sudah bersurat, tetapi tidak digubris sehingga sekarang kita langsung tagih door to door,a�? ungkapnya.

Selain kekurangan volume pengerjaan, sebab lain adalah belum membayar denda, tidak cairnya jaminan, hingga tidak membayar pajak. Berbagai upaya pun sudah dilakukan oleh pihaknya, hanya saja kebanyakan kontraktor itu tidak lagi A�di Lombok utara.

a�?Kontraktor ini ada yang dari Mataram dan daerah lainnya, bahkan waktu itu kami bersama Inspektorat mencari langsung ke rumahnya,a�? jelasnya.

Ditambahkan Nurjati, dengan menagih langsung, memang ada beberapa kontraktor yang mulai mengembalikan uang negara tersebut secara bertahap.

a�?Kita sudah lakukan berbagai upaya dan tetap menggunakan mediasi. Nanti untuk lebih tegas kita akan pakai jalur hukum,a�? imbuhnya. (puj/r9)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *