Ketik disini

Headline Praya

PAD Loteng Banyak yang Bocor

Bagikan

PRAYA – Seluruh SKPD di lingkup Pemkab Lombok Tengah (Loteng), dinilai tidak menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara maksimal. Terbukti, angka kenaikannya tidak begitu signifikan setiap tahunnya, padahal potensi peningkatannya besar.

“Salah satunya di Dinas Budpar. Dinas yang satu-satunya menganggap dirinya, tidak menarik retribusi apa pun dari pariwisata,” kata ketua Pansus DPRD Loteng yang membahas LKJP tahun anggaran 2015 Suhaimi, kemarin (228/6).

Padahal, kata Suhaimi jika dikelola secara optimal, maka pariwisata dapat menjadi penyumbang terbesar dalam peningkatan PAD. Sayang kondisinya berbanding terbalik. Misalnya, pengelolaan wisata Aikbukak. Di tempat itu, tidak ada retribusi destinasi wisatanya. Kecuali, sewa bangunan sebesar Rp 41 juta per tahun.

“Belum di dinas dan instansi lain, seperti Dinas Pertanian dan Perternakan (Dispernak), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) atau Dishutbun,” katanya.

Menurutnya, seluruh dinas dan instansi yang dimaksud, hanya senang berbicara belanja program kerjanya saja. Berapa anggaran yang diserap, berapa yang tersisa dan bagaimana penyusunan pertanggungjawabannya.

“Selebihnya, hanya pelengkap. Kalau seperti itu dipertahankan, maka menunggu waktunya saja, daerah ini akan ngutang terus,” lanjut Suhaimi.

Disinyalir, kata politisi PDI Perjuangan tersebut, ada beberapa SKPD yang secara sadar dan sengaja, mengetahui kebocoran PAD masing-masing. Namun, tidak disikapi dengan serius. Ada pula dengan sengaja, tidak bekerja maksimal menarik PAD karena tidak ada imbal baliknya, jasa penarikan retribusi atau pajak, tidak ada alias kosong.

“Untuk itulah, kami minta Inspektorat segera melakukan audit terhadap seluruh SKPD di lingkup Pemkab maupun kecamatan,” kata Suhaimi.

Menanggapi hal itu, Inspektur Inspektorat Loteng Lalu Aswatara membenarkan potensi PAD yang tidak dikelola maksimal, oleh beberapa SKPD bersangkutan. Sebut saja, urusan parkir misalnya. “Saya pernah turun ke salah satu pasar di Loteng. Ternyata, hasil parkir per harinya sebesar Rp 70 ribu, tapi yang disetor ke daerah hanya Rp 20 ribu,” katanya.

Itu pun, kata Aswatara jenis pasarnya standar. Bagaimana, kalau pasar Renteng, Semparu atau pasar Sengkol atau pun parkiran di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya. “Sebenarnya, PAD dari parkiran ini cukup besar. Cuma, kok bisa hasilnya kecil. Ada apa ini,” katanya.

Sedangkan, jika berbicara Dinas Budpar, tambah Aswatara PAD mereka sudah tercatat dalam pembukuan, sehingga mereka tidak bisa mengelak dari tanggungjawab. Pengelolaan pariwisata tidak saja di Aikbukak, ada juga Benangstokel, Benangkelambu dan lain sebagainya. “Insya Allah, kami akan menyiapkan jadwal untuk mengaudit semua SKPD,” katanya.(dss/r3)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *