Ketik disini

Bima - Dompu Headline

Pemkot Larang, Pemkab Izinkan Terima Parsel

Bagikan

KOTA BIMA – Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang menerima parsel. Alasannya, mereka sudah mendapat jatah Tunjangan Hari Raya (THR) dari pemerintah.

Larangan itu berlaku bagi seluruh ASN Pemkot Bima. Tapi, kebijakan berbeda diambil Pemkab Bima. Sebaliknya, mereka tidak melarang ASN menerima parsel atau hadiah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima HM Rum menegaskan, larangan menerima parsel itu sesuai surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) RI.

a�?Baru tahun ini kami dapat surat edaran dari Menpan, ASN dilarang menerima parsel,a�? ujarnya, kemarin (28/6).

Ia mengatakan, salah satu kebiasaan jelang lebaran, pegawai menerima dan memberikan parsel. Tapi, kali ini kebiasaan itu dilarang.

a�?Terlebih, bagi pejabat di Kota Bima,a�? tegas dia.

Larangan menerima parsel ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Dalam Pasal 4 angka 8 dinyatakan, pegawai negeri sipil dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapa pun, juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya.

Larangan itu diperkuat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hadiah atau pemberian tersebut dikategorikan dalam gratifikasi.

Jika ASN menerima parsel, dan itu tidak dilaporkan, masuk dalam gratifikasi. Karena itu, dapat diberikan sanksi disiplin dan dikenakan sanksi pidana.

Lebih lanjut, sekda menjelaskan, selain larangan menerima parsel, ASN juga dilarang mudik menggunakan mobil dinas. Ia mengimbau pula agar tidak memberikan cuti bagi pegawai setelah libur lebaran.

Menurut dia, meski cuti merupakan hak ASN, namun mereka harus patuh terhadap perintah pimpinan terkait cuti tahunan pasca Idul Fitri.

a�?Surat edaran larangan keras menggunakan mobil dinas sudah kami terima. Begitu juga dengan himbauan agar ASN tidak mengambil cuti tahunan setelah libur lebaran,a�? jelasnya.

Sementara, Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri telah mengeluarkan Surat Edaran (SE). Bupati melarang ASN mudik lebaran dengan Kendaraan Dinas (Randis).

a�?Saya sudah keluarkan surat edaran. ASN tidak boleh menggunakan kendaraan dinas untuk mudik lebaran,a��a�� tegasnya, kemarin.

LaranganA�A�itu, katanya, menindaklanjut imbauan dari Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI. Karena kendaraan dinas hanya dipergunakan untuk keperluan dinas.

a�?Kita meminta ASN Bima tidak membawa mobil atau motor dinas untuk mudik,a��a�� terangnya.

Mantan Wakil Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima ini menegaskan, ASN harus mematuhi larangan tersebut. Jika melanggar akan disanksi.

a�?Sanksinya dalam bentuk teguran lisan atau tertulis. Jika pelanggaran berat, kita akan menyita Randis,a��a�� tandasnya.

Ia meminta masyarakat ikut mengawasi dan memberikan laporan jika mendapati ASN membawa Randis untuk mudik lebaran. Selain pengawasan dilakukan secara internal.

a�?Jika masyarakat menemukan ASN membawa Randis, silahkan laporkan pada kami,a��a�� sarannya.

Dae Dinda sapaan akrabnya mengatakan, untuk parcel tidak ada larangan bagi ASN untuk menerimanya.A�Karena kebiasan membagikan bingkisan sudah lamaA�A�dan telahA�A�dianggap biasa.

a�?Untuk parcel biasa tidak masalah, asal tidak berlebihan.A�A�Untuk di Bima tidak ada yang berlebihan,a��a�� katanya. (yet/dam/r1)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 wholesale jerseys