Ketik disini

Praya

Program TP4D Tak Bergigi

Bagikan

PRAYA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya di Lombok Tengah (Loteng), menyayangkan sikap para Kepala Desa (Kades), yang tidak memanfaatkan keberadaan Tim Pengawal Dan Pengaman Pembangunan Pemerintah Daerah (TP4D). Padahal, hajat terbentuknya lembaga itu, untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan anggaran pembangunan desa.

“Sejak terbentuk pada 27 April lalu, hingga sekarang tidak ada kades yang meminta TP4D turun,” kata Kajari Praya Feri Mupahir, kemarin (28/6).

Tujuan TP4D, kata Feri untuk memberikan bimbingan dan arahan secara yuridis, dalam perencanaan dan penggunaan anggaran pembangunan desa. Karena, kasus hukum yang selama ini menjerat sebagian kades, terjadi karena kesalahan pengelolaan anggaran.

Gara-gara kesalahan itu, lanjut Feri sudah empat orang kades yang masuk penjara, dan 14 desa lainnya akan menyusul. Itu pun jika terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

“Padahal, pendampingan dari TP4D itu gratis, tidak dipungut biaya sedikit pun. Tapi, kok tidak ada kades yang mau memanfaatkan,” kataya.

Ia pun mencurigai, terbentuknya TP4D justru menjadi penghalang bagi sebagian kades, yang disinyalir gemar melakukan korupsi.   Kendati demikian, menurut Feri kelemahan itu bukan serta merta datang dari para kades. Melainkan, minimnya sosialisasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) setempat. Seharusnya, mereka memfasilitasi pemerintah desa, untuk mendapatkan bimbingan TP4D. Mereka harus terdepan mengawal.

“Padahal, sudah berkali-kali saya bersuara di BPMD. Tapi, sampai sekarang tidak ada tindaklanjut. Yang penting kami sudah berbuat, sekarang tergantung BPMD dan kadesnya,” kata Feri.

Jika ingin penjara penuh, tambah Feri maka silahkan saja melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya jika ingin aman, maka alangkah baiknya para pejabat desa memanfaatkan fungsi TP4D.

Sementara ditingkat SKPD lingkup Pemkab dan pemerintah kecamatan, kata Feri hanya tiga dinas dan instansi saja yang meminta TP4D bekerja. Sisanya, tidak jelas. “Mohon apa yang sudah kita bentuk dan kita sepakati bersama, agar dilaksanakan. Toh juga untuk keselamatan kita,” sambung Kabag Hukum Setda Loteng H Mutawali, terpisah.(dss/r3)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *