Ketik disini

Praya

RPJMD Delapan SKPD Dikoreksi

Bagikan

PRAYA – Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 masih dikoreksi. Pansus DPRD yang membahas hal itu mulai melakukan uji klinis terhadap lima program prioritas strategis daerah, 122 sasaran dan 117 program kerja teknis pemerintah.

a�?Masukan, perbaikan dan koreksi sudah kami sampaikan. Harapannya, dokumen RPJMD paling tidak bisa mendekati sempurna,a�? kata anggota Pansus DPRD Loteng M Tauhid pada Lombok Post, kemarin (29/6).

Wakil Ketua Komisi III DPRD Loteng itu mengatakan, beberapa konsep dokumen yang dikoreksi tersebut meliputi peningkatan pembangunan infrastruktur jalan raya Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan ESDM.

Menurut Tauhid target pembangunan infrastruktur jalan kabupaten sepanjang 719,61 kilometer (km), dianggap masih kurang. Dibutuhkan tambahan sesuai kemampuan anggaran daerah.

a�?Hal itu harus dilaksanakan, sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat,a�? katanya.

Selanjutnya, kata politisi Gerindra tersebut, yaitu program pencegahan kerusakan lingkungan dan perlindungan sumber mata air. Perusahaan daerah air minum (PDAM), ESDM dan Kantor Lingkungan Hidup (KLH) setempat berkewajiban, meningkatkan pelayanan air bersih warga. Menurutnya pembangunan Dam Mujur menjadi salah satu solusi dalam mengatasi krisis air bersih dan krisis air pertanian.

a�?Kemudian, dibidang pendidikan. Kami mendorong agar Dinas Dikpora meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan pemerataan guru pegawai negeri sipil (PNS),a�? katanya.

Lalu, dibidang kesehatan, kata Tauhid Dinas Kesehatan (Dikes) harus mempercepat program badan layanan umum daerah (BLUD) di tingkat Puskesmas, sebagai solusi untuk menampung tenaga kesehatan yang kian menumpuk. Termasuk, melengkapi fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan, alat kesehatan serta obat-obatan.

Terakhir, tambah Tauhid Dinas Koperindag agar memperhatikan program kerjanya, menyangkut penambahan jumlah pasar tradisional dan pembinaan wirausaha baru, hingga urusan investasi pariwisata oleh Dinas Budpar dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T).

a�?Terhadap masukan dan koreksi itu, tolong SKPD bersangkutan menindaklanjutinya. Tidak boleh keluar dari dokumen yang kita sepakati bersama,a�? sambung Ketua Pansus RPJMD Ahmad Supli, terpisah.(dss/r3)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka