Ketik disini

Metropolis

Mutasi Akan Pertimbangkan LHP Inspektorat

Bagikan

MATARAM – Pemerintah provinsi (Pemprov) NTB berjanji akan mendalami data pejabat eselon IV hingga eselon II yang belum mengembalikan uang kerugian daerah atas LHP Inspektorat. Hal tersebut dipastikan akan berpengaruh pada jenjang karir mereka.

a�?LHP inspektorat akan dikaji sebagai pertimbangan dalam mutasi atau promosi jabatan baik eselon II, III, dan IV,a�? kata Wakil Gubernur (Wagub) NTB H. Muhammad Amin.

Dikatakan, Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat NTB akan segera berkoordinasi dengan Inspektorat untuk melakukan kajian tersebut. Ini sebagaimana yang diusulkan oleh Fraksi Gerindra pada sidang paripurna beberapa waktu lalu.

Diberitakan sebelumnya, Fraksi Gerindra menyoroti belum maksimalnya penarikan ganti rugi keuangan dan barang daerah yang dilakukan oleh ASN. Padahal, itu adalan salah satu sumber penerimaan lain-lain PAD yang sah.

Fraksi Gerindra pun mendesak agar hasil LHP Inspektorat dijadikan pertimbangan oleh gubernur dalam melakukan mutasi atau promosi pejabat.

Disarankan kepada Inspektorat untuk berkoordinasi dan memberikan data kepada BKD terhadap kerugiaan daerah yang disebabkan oleh ASN, baik pejabat maupun staf.

a�?Itu akan dilakukan. Data laporan inspektorat tersebut akan dijadikan dasar penilaian kinerja dan pertimbangan dalam kenaikan jabatan maupun pangkat serta pemberian sanksi oleh BKD,a�? kata Amin, mengamini usulan fraksi Gerindra tersebut.

Sementara, terkait adanya kesan tebang pilih dalam proses eksekusi kerugian daerah Wagub meyakinkan hal itu tidak benar.

a�?Tidak ada perlakuan tebang pilih dalam menyelesaikan kasus kerugian daerah, semua kasus diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku,a�? pungkasnya. (uki/r9)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka