Ketik disini

Metropolis

BPOM Tampik Temuan Pusat

Bagikan

MATARAMA�-A�Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Mataram membantah temuan BPOM Pusat yang menyebut telah menemukan vaksin yang dipasok penyalur tak resmi di NTB. Karena itu, tak ada pula penyegelan fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) di daerah ini.

Kepala BPOM Mataram I Gde Nyoman Suandi menegaskan, pernyataan BPOM Pusat bahwa ada vaksin jalur tidak resmi di Mataram adalah murni kesalahpahaman.

a�?Kita sudah luruskan juga ke BPOM RI. Tidak ada vaksin jalur tidak resmi di sini,a�? tegas Kepala BPOM Mataram I Gde Nyoman Suandi.

Dijelaskan, sebelumnya, BPOM RI memang sempat mencurigai salah satu distributor asal Surabaya tidak resmi. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata distributor yang dimaksud merupakan penyalur vaksin resmi.

a�?Jadi, tidak ada istilah tidak resmi. Sampai saat ini, kita juga tidak ada melakukan penyegelan,a�? tegasnya.

Diakui, ada dua jalur penyaluran vaksin di NTB. Ada yang disalurkan langsung oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan.

Selain itu, ada pula yang disalurkan oleh distributor. Namun, distributor yang dimaksudkan dalam hal ini semua sudah resmi sebagai penyalur vaksin.

Ia menambahkan, BPOM sudah melakukan pengawasan ke sejumlah distributor tersebut. a�?Kita sudah periksa distributor dan kinik-klinik. Kalau untuk pemeriksaan apotek, tidak ada beredar vaksin di apotek di sini,a�? ungkapnya.

Sehingga, ia sekaligus menampik jika ada yang melihat kesimpulan BPOM yang menyatakan tak ada vaksin palsu beredar di NTB sebagai pernyataan yang prematur.

Ia memastikan, pengawasan tetap dilakukan secara rutin. Jika kemudian ditemukan vaksin yang terindikasi palsu dipastikan akan langsung ditarik.

a�?Itu sudah tugas kita melakukan pengawasan rutin. Vaksin yang resmi dari pemerintah pun tetap kita awasi,a�? lanjutnya.

Ia menambahkan, pengawasan vaksin sendiri tidak sebatas pada vaksin palsu. BPOM juga rutin mengawasi agar rantai dingin vaksin tetap terjaga. Pasalnya, vaksin yang disalurkan harus disimpan dengan mekanisme tertentu.

Senada juga dikatakan Kabid Bina P2PL Dikes NTB dr I Kt Artasatra. Pihaknya juga tetap melakukan pengawasan dan supervisi terhadap vaksin yang disalurkan ke kabupaten/kota.

a�?Bahkan, pada vaksin yang asli pun, kita harus pastikan rantai dinginnya terjaga dari distributor sampai lapangan,(uki/r10)a�? katanya.

Sampai sekarang, pihaknya mengaku sudah mengirimkan edaran ke kabupaten/kota agar pengawasan terhadap vaksin lebih diperketat lagi menyusul isu vaksin palsu yang beredar di kota-kota lain.

a�?Masyarakat tentunya tidak bisa membedakan vaksin yang asli dan palsu tetapi kita sudah tekankan kepada petugas agar teliti dalam pemberian vaksin,a�? katanya.

Teliti yang dimaksud tidak hanya menyangkut keaslian vaksin yang diberikan. Melainkan juga menyangkut tanggal kedaluwarsa vaksin tersebut.

a�?Vaksin asli itu jelas nomor industri pabrik dan tanggal kedaluwarsanya,a�? pungkasnya.A�(uki/r10)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka