Ketik disini

Headline Metropolis

Murni Sudah Siap Tempur

Bagikan

MATARAM – Dalam transaksi yang nyaris senyap, konglomerat Arifin Panigoro rupanya juga membeli enam persen saham milik Pemprov NTB, Pemkab Sumbawa, dan Sumbawa Barat di PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT).

Saham enam persen tersebut bagian dari 24 persen saham milik PT Multi Daerah Bersaing (MDB), perusahaan kongsi bentukan PT Daerah Maju Bersaing (DMB) milik Pemprov NTB, Pemkab Sumbawa, dan Sumbawa Barat dengan Multi Capital, anak usaha Bumi Resources milik Bakrie Group.

Sayangnya, kendati sahamnya ikut dijual, transaksi Arifin Panigoro untuk membeli 24 persen saham MDB itu tak melibatkan DMB sebagai perwakilan pemerintah daerah secara langsung.

Direktur PT DMB Andy Hadianto yang dikonfirmasi Lombok Post kemarin secara gambang mengakui, kalau pihaknya belum mengetahui nilai transaksi penjualan saham PT DMB di PTNNT kepada Medco Energy milik Arifin Panigoro melalui bendera PT Amman Mineral Internasional (AMI).

a�?Saya juga belum tahu nilai saham kita. Nanti kita akan pelajari nilainya sebelum RUPS. Kita kaji lagi apakah sesuai atau tidak nilainya,a�? kata Andi.

Namun, dia memastikan bahwa klaim Medco Energy yang telah mencaplok 82,2 persen saham PTNNT adalah benar.

Melihat komposisi saham PTNNT sebelum pembelian ini, berarti bisa dipastikan bahwa Medco Energy membeli saham Nusa Tenggara Patnership B.V milik Sumitomo dan Newmont sebesar 56 persen, saham PTMDB sebesar 24 persen dan saham milik PT Indonesia Masbaga Investama sebesar 2,2 persen. Sehingga total akuisisi tersebut 82,2 persen.

Satu-satunya saham yang tak dibeli Medco Energy adalah saham milik PT Pukuafu Indah yang besarnya 17,8 persen.

Andy Hadianto mengaku, pihaknya baru akan meminta ringkasan perjanjian jual beli saham daerah itu ke manajemen MDB untuk dipelajari lebih lanjut.

Namun, kendati belum mengetahui detail perjanjian penjualan saham milik daerah tersebut, Andy tak menunjukkan kekhawatiran sama sekali.

Sebab kata dia, perjanjian jual beli 24 persen saham PTNNT yang ditandatangani PT MDB dengan AMI yang dikendalikan Medco Energy belum bersifat final. Masih ada serentetan syarat lain yang harus dilengkapi. Jika syarat itu tidak dipenuhi, jual beli pun bisa batal.

a�?Belum bisa dikatakan transaksi jual beli. Yang dilakukan PT MDB itu baru sebatas perjanjian jual beli bersyarat,a�? jelas Andy.

Penyelesaian jual beli sendiri baru akan dilakukan setelah diperoleh persetujuan Menteri Energi Sumber Daya Mineral, persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan persetujuan Menkum HAM.

Selain itu juga harus ada persetujuan dari pemerintah daerah sebagai pemilik 6 persen. Jual beli juga baru sah jika sudah ada persetujuan kreditur MDB dan keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS).

Andy menekankan, sampai saat ini, PT MDB pun belum melakukan RUPS. Sehingga, belum ada kepastian secara resmi mengenai persetujuan pemerintah daerah.

Namun, Andy secara khusus menekankan, bahwa penjualan 6 persen saham milik daerah di PTNNT telah mendapat rekomendasi dari DPRD. Sehingga itu juga menjadi acuan transaksi bisa berlangsung.

a�?Keputusan menjual saham itu baru dinyatakan final ketika keluar hasil RUPS karena itu keputusan tertinggi pemegang saham. Bisa saja nanti dari hasil RUPS ada yang berubah pikiran dan tidak jadi ingin menjual saham itu,a�? jelas Andy.

Andy sendiri memastikan bahwa PT DMB sangat hati-hati untuk benar-benar menyetujui pelepasan sahamnya. Ada sejumlah syarat khusus yang akan diajukan dalam RUPS nanti.

Syarat khusus itu untuk menjamin, daerah tetap memiliki andil dalam pengelolaan PTNNT meski telah melepaskan seluruh saham 6 persennya.

Andy pun membeberkan syarat khusus yang akan diajukan itu. Di antaranya, harus ada wakil pemda sebagai komisaris independen di PTNNT. PT DMB atau BUMD lain milik daerah harus mendapatkan kerja sama dalam beroperasinya PTNNT.

Jadi, kata dia tidak sekadar harga jual saham yang jadi patokan kita. Syarat tambahan itu juga harus dipenuhi baru persetujuan jual beli saham bisa diterbitkan. a�?Kalau gak, kita bisa saja berubah pikiran untuk tidak jadi menjual,a�? tegas Andy.

Jika PT DMB sendiri tiba-tiba menarik diri untuk tidak menjual saham itu, lanjut Andi, otomatis perjanjian jual beli yang sudah dilakukan PT MDB dengan AMI atau Medco Energy bisa dinyatakan batal.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin melihat penjualan saham daerah ini adalah momentum yang tepat.

Dikatakan, Pemprov NTB mendukung opsi penjualan saham itu karena terbukti tak kunjung memberikan sumbangsih berarti bagi daerah dalam beberapa tahun terakhir.

Sebagaimana diberitakan, Pemprov NTB nyaris tak menerima dividen dari PT DMB karena PT DMB sendiri tidak menerima dividen dari PT MDB.

a�?Adanya akuisisi besar-besaran ini adalah momen yang tepat untuk kita juga menjual saham kita. Karena kan saham di NNT itu selama ini belum memberikan keuntungan berarti bagi kita,a�? kata Wagub.

Meski demikian, Amin menekankan agar mekanisme penjualan saham ini benar-benar diperhatikan. Sehingga, tidak sampai menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

a�?Harus ikuti mekanisme dan aturan yang ada,a�? pesannya.

Ke depannya, ia berharap dengan diakuisisinya saham PT NNT oleh konglomerat Arifin Panigoro, bisa semakin mengembangkan perusahaan tambang tersebut.

Sehingga, secara tidak langsung akan ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTB sekalipun nantinya daerah tidak lagi memiliki saham di sana.

Sementara itu, di internal DPRD NTB sendiri, jual beli saham PT DMB masih menjadi perdebatan. Persetujuan yang telah diberikan DPRD NTB dinilai tak punya dasar hukum. Sebab, hanya diputuskan melalui rapat pimpinan.

Dalam rapat paripurna DPRD NTB kemarin, juru bicara Komisi IV DPRD NTB Nurdin Ranggabarani berang. Dia tegas mempertanyakan rekomendasi penjualan saham yang diberikan oleh DPRD NTB kepada PT DMB.

Politisi muda asal Sumbawa itu mengatakan, rekomendasi itu belum bersifat keputusan dewan karena tidak melalui mekanisme paripurna, melainkan hanya sebatas melalui rapat pimpinan saja.

a�?Terlepas dari masalah setuju atau tidak soal penjualan saham PT DMB itu, kita mempertanyakan mekanisme yang ditempuh. Itu belum sesuai dan jangan sampai menimbulkan persoalan di kemudian hari,a�? tegas Nurdin.

Ia menegaskan, penjualan saham itu harus mendapat persetujuan dewan terlebih dahulu. Itu bagian dari syarat sah transaksi jual beli.

Sementara persetujuan dewan hanya bisa diperoleh melalui rapat paripurna, tidak bisa hanya melalui rapat pimpinan.A�a�?Persetujuan itu harus diparipurnakan terlebih dahulu,a�? tegas politisi Partai Persatuan Pembangunan ini. (uki/r10)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka