Ketik disini

Praya

Pembentukan FPTPK Dikoreksi

Bagikan

PRAYA – Bagian hukum setda Lombok Tengah (Loteng) mengingatkan, agar Pembentukan Forum Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (FPTPK), jangan sampai tumpang tindih dengan Tim Pengawal dan Pengaman Pembangunan Pemerintah Daerah (TP4D). Untuk itu mereka akan mengoreksi dokumen pengajuan payung hukumnya.

a�?Hajatnya memang bagus, untuk mencegah kepala desa dan SKPD, tidak terseret kasus hukum,a�? kata Kabag Hukum Setda Loteng H Mutawali pada Lombok Post, kemarin (1/7).

Hanya saja, kata Mutawali yang perlu dikoreksi adalah, personel kedua lembaga yang dimaksud. Karena dimasing-masing lembaga itu, akan diduduki personel Kejaksaan Negeri (Kejari), Pengadilan Negeri (PN) Praya, kepolisian, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) dan Inspektorat serta bagian hukum.A�A�A�A�A�A�A� Sehingga, menurutnya harus ada koordinasi, sebelum FPTPK dibentuk. Jika tidak, justru terjadi tumpang tindih.

a�?Yang menjadi pemicu, dibentuknya lembaga satu dengan yang lain adalah, gara-gara kades,a�? sindirnya.

Sementara itu, Kajari Praya Feri Mupahir menyambut baik terbentuknya FPTPK tersebut. Apalagi tujuannya adalah, melakukan pencegahan tindak pidana korupsi dan penyelematan anggaran negera. Hanya saja, programnya tidak akan berjalan maksimal, jika lembaga yang dibentuk itu justru tidak digunakan sama sekali oleh pihak bersangkutan.

Terbukti, kata Feri yang TP4D saja, hingga sekarang tidak ada satu pun desa yang memanfaatkan. Alhasil, lembaga yang dimaksud akhirnya sia-sia a�?Yang penting bagaimana kita melakukan pencegahan itu, secara prefentif,a�? katanya, terpisah.(dss/r3)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka