Ketik disini

Headline Politika

Semoga Bukan Sekadar Wacana

Bagikan

MATARAM – Ketua Badan Kehormatan DPRD NTB H Busrah Hasan menilai permintaan pulsa oleh wakil rakyat melanggar etika. Maka itu, BK DPRD NTB siap menampung laporan masyarakat jika ada permintaan pulsa ini. “Apalagi yang diminta pulsa beneran, itu jelas melanggar etika,” kata Busrah kepada Lombok Post, kemarin (1/7).

Informasi yang diserap Lombok Post terdapat oknum wakil rakyat yang minta pulsa secara terus menerus kepada sejumlah pejabat. Nominalnya pun beragam antara Rp 50 ribu hingga Rp100 ribu. Ironisnya, setelah perilakunya terendus, belakangan oknum wakil rakyat itu menghentikan kelakuannya.

Terkait dengan itu, politisi Partai Golkar ini mengimbau seluruh BK DPRD kabupaten/kota di NTB harus peka terhadap kelakuan wakil rakyat. Terlebih hal itu dinilai sangat mencoreng institusi legislatif yang terhormat. “Kalau memang ada praktik seperti itu ya sangat disayangkan,” paparnya.

Busrah menegaskan sikap tegas BK DPR akan semakin jelas pasca pertemuan dengan Mahkamah Kehormatan DPR RI. Lagipula saat ini sedang disiapkan Rancangan Undang-Undang tentang kode etik dan tata beracara dalam menjalankan tugas serta fungsi MKD.

Dikatakan, nantinya BK DPRD dapat dengan mudah menentukan sikap dan tindakan tegas terkait baragam pelanggaran apalagi menyangkut “papa minta pulsa”. Dia mendorong agar praktik papa minta pulsa mendapat tindakan tegas. “Bahkan jika perlu diberikan tindakan keras dan bisa saja direkomendasikan untuk di PAW. Tapi itu tergantung kebijakan partai masing-masing,” ungkapnya.

Meski begitu, dia yakin tidak ada legislator DPRD NTB yang melakukan praktik yang mencoreng nama baik institusi tersebut. Pihaknya akan bertindak tegas jika menemukan kasus seperti itu. (tan/r9)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka