Ketik disini

Metropolis

Ini Bukan Gertak Sambal!

Bagikan

MATARAM – Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi ikut dibuat geram oleh sikap membandel para pejabat yang masih mengabaikan kewajibannya menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Orang nomor satu di NTB itu memastikan sanksi tegas bagi pejabat membandel tersebut.

a�?Kalau masih ada yang belum setor LHKPN juga, pastikan diberi sanksi tegas,a�? kata TGB di tengah-tengah rapat persiapan MTQ tingkat nasional di ruang rapat utama, kemarin (12/7).

Sanksi yang dimaksud berupa pembebas tugasan terhadap pejabat yang tidak menyetor LHKPN.

Pria yang akrab disapa TGB itu menegaskan, sanksi itu tidak sekadar gertak sambal.Bagi pejabat yang masih masa bodoh dengan kewajibannya mengisi LHKPN harus bersiap untuk dibebastugaskan.

Senada juga ditegaskan Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin. Amin mengingatkan bahwa deadline dari penyetoran LHKPN tersebut sampai akhir bulan ini sebagaimana sudah disepakati sejak awal.

a�?Pokoknya paling lama sampai tanggal 29 Juli ini batas akhir penyerahan LHKPN. Itu sudah disepakati bersama,a�? tegas Amin.

Sebelumnya, Amin bahkan mengumpulkan langsung para pejabat yang bandel tersebut dan menginstruksikan mereka segera menyelesaikan penyerahan LHKPN hinggga akhir bulan ini. Instruksi itu pun disanggupi oleh ratusan pejabat yang hadir.

a�?Kalau masih ada yang mengingkari kesepakatan itu, tidak ada toleransi lagi. Apalagi gubernur sudah instruksikan juga bahwa pejabat yang mengabaikan penyerahan LHKPN harus dibebastugaskan,a�? tegas Amin.

Ia menekankan, penyetoran LHKPN adalah kewajiban bagi pejabat. Ini sebagai komitmen untuk membuktikan tidak ada indikasi korupsi. Sehingga, sudah sepatutnya, seluruh pejabat menyanggupi kewajiban itu.

a�?Penyerahan LHKPN ini tidak main-main karena ini bagian dari wujud keseriusan kita mencegah potensi korupsi,a�? kata Amin.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB Abdul Hakim

Memaparkan, hingga kemarin (12/7), dari total 1.474 pejabat lingkup Pemprov NTB yang wajib menyetorkan LHKPN, baru 1.152 diantaranya yang sudah menunaikan kewajiban itu. Artinya, masih ada sekitar 322 orang pejabat masih mengabaikan instruksi langsung dari Wagub tersebut. a�?Ya kita tunggu saja sampai akhir deadlinenya nanti. Mungkin karena kemarin puasa dan Lebaran juga,a�? imbuh Hakim.

Ia menekankan, tidak ada lagi alasan untuk pejabat tidak menyetorkan LHKPN. Bahkan BKD pun sudah melakukan Bintek dan siap membimbing mereka yang tidak tahu cara untuk mengisi LHKPN. a�?Jadi tidak ada lagi alasan tidak bisa mengisinya. Kalau masih ada yang mengabaikan kewajiban itu, jelas karena mereka memang malas,a�? kata Hakim.

Hakim juga mengingatkan masing-masing pimpinan SKPD setempat untuk mengawal pengisian LHKPN pejabat di bawahnya. a�?Pimpinan SKPD juga punya andil untuk mengawal ini,a�? tegasnya. (uki/r9)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka