Ketik disini

Politika

Komisi IV Dorong Digelar Audit

Bagikan

MATARAM – Komisi IV DPRD NTB menyoroti realisasi sejumlah proyek swakelola. Khususnya pada UPT serta Balai Jalan dan Sumber Daya Air di NTB. Pengelolaan anggaran untuk proyek swakelola itu sendiri dituding cenderung tidak transparan.

a�?Anggaran swakelola pada UPT dan balai jalan dan sumber daya air yang cenderung tidak transparan dan minim pertanggungjawaban,a�? kritik Nurdin Ranggabarani.

Sementara, hasil pengerjaan proyek swakelola itu sendiri dianggap tidak sesuai dengan anggaran yang dikucurkan. Untuk itu, Komisi IV mendorong pihak terkait agar segera melakukan audit tersendiri kepada berbagai proyek swakelola tersebut.

Selain itu, Nurdin sebagai juru bicara Komisi IV kembali menyuarakan adanya dugaan monopoli dalam pelaksanaan tender yang dilakukan Pemprov selama ini.

Dugaan tersebut, menurutnya, kian menguat jika merujuk pada konsorsium rekanan.

a�?Harga yang ditawarkan pemenang tender kebanyakan lebih tinggi dari HPS sebagai acuan tender proyek pemerintah sesuai yang ditetapkan peraturan pemerintah,a�? sorotnya.

Ia mengaku telah menerima bahkan memegang semua dokumen penawaran yang dimiliki para konsorsium perusahaan tersebut.

Sehingga, jika dibandingkan dengan penawaran perusahaan lainnya, maka HPS yang ditawarkan jauh melebihi pagu yang telah ditetapkan bila dibandingkan perusahaan lainnya.

Parahnya, kata Nurdin, merujuk hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan komisi terkait, umumnya hasil pekerjaan yang dilakukan para rekanan tersebut berkualitas tidak baik.

a�?Kami Komisi IV punya bukti autentik. Dari dokumen yang diperoleh perusahaan yang menang justru kontraktor yang memberikan penawaran tertinggi bukan terendah.

Bahkan, konsorsium itu tidak pernah melakukan penawaran di bawah angka 96 persen. Sementara, kualitas pengerjaannya tidak pernah lebih baik atau lebih buruk dibandingkan kontraktor di daerah ini,a�? bebernya. (uki/r9)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka