Ketik disini

Headline Kriminal

Pemda Bisa Ajukan Keberatan ke Presiden

Bagikan

BIMA – Pemerintah daerah (pemda) dan masyarakat bisa mengajukan keberatan danA�judical reviewA�terkait pencabutan 3.143 oleh Kementerian Dalam Negeri. Keberatan itu dapat disampaikan langsung kepada Presiden jika ada perda yang dianggap bermasalah. Sebab, pencabutan perda itu belum final dan mengikat.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menegaskan mekanismenya, pemda mengajukan keberatan ke presiden terlebih dahulu .

a�?Yang ngajukan bisa pemda dan masyarakat,a�? katanya di Bima, kemarin (12/7).

Jika presiden menolak, kata dia, pemda bisa mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung (MA). Ia mengatakan, memang dalam Undang-Undang tidak memberikan jalan. Tapi, menurut dia, tindakan pemerintah bisa diuji.

a�?Sekali lagi bisa digugat ke MA,a�? tegas dia.

Hamdan menguraikan seputar perda. Menurutnya, perda ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD). Perda itu untuk mengatur urusan pemerintah sendiri yang telah diotonomikan.

a�?Itu untuk menghormati daerah-daerah, makanya daerah dapat membuat perda.,a�? jelasnya.

Perda itu bisa dibuat, lanjut dia, tentu dalam segala urusan yang diotonomikan pemerintah pusat kepada daerah. Sehingga, daerah memiliki kewenangan untuk membuat perda. Daerah juga memliki kewenangan untuk membuat peraturan-peraturan dalam menegakan ketertiban umum di daerah.

a�?Walaupun masalah keamanan, pertahanan, keagamaman menjadi urusan A�pusat,a�? tegas dia.

Tapi ada urusan tertentu, sambung dia, yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban umum di daerah. Seperti pelaksanaan ajaran agama. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat perda, maupun peraturan gubernur dan bupati.

a�?Memang pemerintah pusat memiliki kewenangan membatalkan perda, tapi kewenangan itu tidak bisa dilaksanakan secara sewenang-wenangnya , secara otoriter,a�? tegas dia.

Karena itu, kata Hamdan, pemerintah pusat harus hati-hati.A� Harus meneliti dengan seksama, juga membicarakan dengan daerah mengenai perda-perda yang hendak dicabut. Karena bagaimanan pun , perda itu dibuat melalui proses yang panjang, dengan anggaran yang cukup besar.

a�?Karena proses yang rumit dan panjang, maka proses pembatalan perda tidak bisa sewenangan dan serampangan,a�? ujarA� Hamdan.

Ia mengatakan, memang ada perda yang bermasalah. Ia pun pernah melakukan penelitian. Sebaiknya, sambung dia, jika memang ada perda yang bermasalah, pemerintah pusat tinggal memperbaikinya.

a�?Tinggal dikasih tahu saja, masalahnya dimana dan diperbaiki dimana,a�? pungkas pria kelahiran Kota Bima ini. (jlo/r3)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka