Ketik disini

Headline Politika

Isvi Catat Sejarah Baru

Bagikan

MATARAM – Badan Musyawarah (Bamus) DPRD NTB menjadwalkan pelantikan Hj Baiq Isvi Rupaedah sebagai Ketua DPRD NTB pada Jumat (15/7). Naiknya Isvi menjadi pimpinan tertinggi di lembaga legislatif ini menjadi sejarah baru bagi NTB. Untuk kali pertama perempuan memimpin DPRD NTB.

“Setelah salat Jumat dijadwalkan Rapat Paripurna Istimewa pelantikan Hj Baiq Isvi Rupaedah selaku Ketua DPRD NTB,” kata Sekretaris DPRD NTB Mahdi kepada Lombok Post. Saat dihubungi koran ini, Mahdi sedang berada di Jakarta untuk mengambil surat keputusan (SK) dari Kementerian Dalam Negeri.

Keputusan pergantian antar waktu (PAW) terhadap H Umar Said tertuang dalam surat DPP Partai Golkar dengan nomor B-266/Golkar/II/2016 yang ditandatangani Ketua Umum Partai Golkar dan Sekjen Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Idrus Marham. DPP Partai Golkar menyetujui PAW Umar Said oleh Hj Baiq Isvi Rupaedah.

Meski SK DPP Golkar itu telah dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD NTB, namun proses pergantian tidak berjalan mulus. Manuver politik sempat terjadi di Rapat Paripurna DPRD NTB sempat gagal lantaran kehadiran anggota DPRD NTB tidak kuorum.

Belakangan, realitas politik berkata lain menyusul terbitnya SK DPP Partai Golkar terkait pencopotan Umar Said dari keanggotaan partai. Bahkan, mayoritas fraksi di DPRD NTB berbalik mendukung pergantian Umar Said oleh Isvi Rupaedah. Bahkan seluruh pimpinan fraksi di DPRD NTB berbondong-bondong mempertanyakan keabsahan SK Golkar kepada DPP.

Merasa dizholimi, Umar Said tidak tinggal diam. Melalui pengacaranya Rofiq Ashari dia menggugat SK Partai Golkar itu ke Pengadilan Negeri Mataram. Bahkan dia sempat mengadu ke Bidang Hukum DPP Partai Golkar sebelum Munaslub Golkar berlangsung. Informasi yang diserap Lombok Post, Umar Said justru diduga berafiliasi mendukung A�Ade Komarudin sebagai calon Ketua Umum Golkar.

Fakta politik lagi-lagi tidak berpihak pada dirinya. Setya Novanto terpilih sebagai Ketua Umum Golkar yang merupakan jagoan dari rival politik separtainya di NTB H Suhaili FT. Lagi-lagi Umar harus kalah untuk kesekian kalinya lantaran pemecatannya tidak dibicarakan dalam forum tertinggi partai beringin itu. Ya, nama Umar Said dan sejumlah kader Golkar yang dipecat tidak direhabilitasi.

Persoalan internal DPRD itu pun menarik perhatian Gubernur TGB HM Zainul Majdi. Orang nomor satu di NTB itupun bersikap tegas dan memediasi Umar Said dengan para petinggi golkar. Dengan bijak dia memberikan masukan kepada Umar Said yang saat itu secara politik terdesak.

Tidak hanya itu, Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Khalid justru bersikap tegas bahwa SK pemecatan Umar Said harus segera dieksekusi. Mengetahui dirinya terdesak, Umar Said pun membangun komunikasi melalui sejumlah perantara. Terdapat tiga nama di DPRD NTB yang intens berkomunikasi baik dengan Ketua DPD Golkar NTB H Suhaili FT maupun dengan DPP.

Mereka adalah Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi, Ketua Fraksi PKS NTB Johan Rosihan, dan Sekretaris Komisi I DPRD NTB H Rumaksi. Ketiga orang inilah yang menjadi saksi hingga akhirnya Umar Said menerima tawaran DPP Golkar untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Keputusan itu diambil atas sejumlah persyaratan salah satunya direhabilitasi sebagai anggota Golkar.

Proses pemberhentiannya dari Ketua DPRD NTB pun akhirnya berjalan mulus. Tepat beberapa hari sebelum libur DPRD NTB menggelar rapat paripurna pemberhentian Umar Said dari jabatannya. Selanjutnya keputusan DPRD NTB itu dilanjutkan kepada Gubernur NTB untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Juru bicara DPD Partai Golkar NTB Chris Parangan mengapresiasi sikap seluruh legislator DPRD NTB itu. Menurut dia, proses pergantian Umar Said oleh Isvi Rupaedah yang tercepat direspon Mendagri Cahyo Kumolo. “Kami berharap dengan pelantikan Isvi akan melancarkan seluruh agenda DPRD NTB,” papar dia. (tan/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka