Ketik disini

Headline Praya

Polres Loteng Minta Bantuan KPK

Bagikan

PRAYA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya menerima informasi bahwa, Polres Lombok Tengah (Loteng) akan melibatkan Komisi Pemberantakan Korupsi (KPK), guna mendalami dugaan korupsi Balai Bedah Desa (BBD), yang menyisakan dua orang tersangka. Jaksa pun menyambut baik langkah tersebut.

a�?Karena, selama ini penanganan hukum dua tersangka dugaan korupsi itu, cukup lamban,a�? kata Kepala Kejari Praya Feri Mupahir, kemarin (13/7).

Sudah tidak terhitung, kata Feri berapa kali berkas perkara kedua tersangka yang dimaksud bolak-balik kejaksaan. Dari hasil gelar perkara diputuskan, berkas LP (inisial-red) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) dinyatakan rampung (P21). Sementara, inisial LI sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan inisial SW sebagai tim leader Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) masih P19.

Total tersangka dugaan korupsi BBD yang ditangani Polres sendiri, terang Feri sebanyak tujuh orang. Lima diantaranya telah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Mataram. Sisanya, dua orang lagi menunggu proses konsultasi ke KPK. Sedangkan, total kerugian negaranya mencapai Rp 1,08 miliar lebih.

a�?Prinsipnya, kami menunggu saja, kami bersifat pasif. Kalau Polres benar melibatkan KPK, kami menyambut baik. Karena, informasinya seperti itu,a�? katanya.

Jika KPK turun tangan, tambah Feri maka sifatnya supervisi saja, bukan mengambil-alih kasus. Tujuannya, untuk memberikan kejelasan kasus, apakah benar kedua tersangka yang bersangkutan terlibat atau tidak. Karena selama ini, berkas yang dilimpahkan polres ke jaksa, tidak pernah lengkap. a�?Sekali lagi, kami tergantung kepolisian saja, kapan berkas dilimpahkan lagi dan kapan melibatkan KPK,a�? tekannya.

Smentara itu, Kapolres Loteng AKBP Nurodin SIK mengatakan, kepolisian tetap bekerja secara optimal melengkapi berkas perkara kedua tersangka. Dimata kepolisian berkas yang dimaksud dianggap lengkap, namun belum tentu dimata kejaksaan. a�?Kendati demikian, kami terus memenuhi keinginan jaksa,a�? katanya, terpisah.

Soal adanya rencana melibatkan KPK, Nurodin enggan mengomentari terlalu jauh. a�?Namun pada intinya, kami tidak mau menggantung-gantung kasus. Kalau memang tidak bisa P21, maka tidak boleh kita paksakan,a�? katanya.(dss/r3)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

 wholesale jerseys