Ketik disini

Metropolis

Raperda PD Menggantung di Dewan

Bagikan

MATARAM – Raperda tentang penggabungan dan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB menjadi PT masih menggantung di dewan. Pembahasan raperda itu belum terlihat titik terangnya.

Raperda tersebut bahkan terkesan dibiarkan dan tidak ada tindak lanjutnya.

a�?Kita masih tunggu tindak lanjut dari dewan untuk mulai membahas itu,a�? kata Kepala Biro Ekonomi Manggaukang Raba.

Ia berharap pembahasan raperda itu bisa segera mendapat atensi serius dari legislatif. Apalagi mengingat raperda itu sendiri disusun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Disebutkan dalam pasal 334 ayat (2) pada UU tersebut bahwa dalam hal perusahaan umumA� DaerahA� akan dimiliki oleh lebih dari satu daerah, perusahaan umum daerahA� tersebut harus merubah bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan daerah.

Dijelaskan, perubahan bentuk badan hukum PD NTB menjadi PT Bank BPR NTB tersebut juga bagian dari upayaA� memperkuat kelembagaan dan struktur permodalan PD BPR NTB. Sehingga, mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya.

a�?Maksud dan tujuan penggabungan dan perubahan bentuk badan hukum PD BPR NTB menjadi PT Bank BPR NTB adalah untuk memperkuat kelembagaan dan struktur permodalan dan melindungi masyarakat dari rentenir (pelepas uang),a�? jelas Manggaukang.

Melihat urgensi tersebut, dewan pun diminta lebih mengatensi pembahasan raperda itu. Apalagi, penggabungan PD menjadi satu PT juga berpeluang untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperluas jangkauan pasar terhadap operasional bank dalam rangka meningkatkan fungsi intermediasi perbankan.

a�?PT BPR NTB nantinya akan mendukung program pemerintah daerah dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah,a�? pungkasnya. (uki/r9)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka