Ketik disini

Giri Menang

Ratusan Hektare Belum Bersertifikat

Bagikan

GIRI MENANG – Persoalan sertifikat tanah di Lombok Barat cukup mengkhawatirkan. Dari 1240 hektare tanah, baru 370 hektare saja yang telah bersertifikat. Sedangkan sisanya seluas 870 hektare belum memiliki sertifikat.

Kondisi tersebut memaksa Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid untuk melakukan pembenahan. Bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lobar, Bupati, Sekda, hingga kepala kantor aset dan Kabag Hukum dan Perundang-undangan melakukan langkah koordinasi, kemarin (13/7).

Sekda Lobar Mochammad Taufiq mengatakan, aset milik Pemkab Lobar berupa tanah dan bangunan cukup banyak.

Namun baru sebagian kecil saja yang telah bersertifikat. Koordinasi yang dilakukan dengan BPN, menjadi upaya untuk mengatasi persoalan tersebut.

a�?Sifatnya koordinasi, jadi kita lihat berapa yang sudah bersertifikat dan yang belum,a�? kata Taufiq.

Selama ini Pemkab Lobar menargetkan penyelesaian persoalan aset 50 bidang yang sudah bersertifikat dalam satu tahun. Namun dalam perjalanannya, hanya belasan bidang saja yang mampu menyelesaikannya.

Taufiq melihat, penyebab tidak tercapainya target penyelesaian persoalan sertifikat aset, akibat lambannya kinerja jajarannya.

Selain itu, masih ada kelemahan koordinasi yang dilakukan antara Pemkab Lobar dengan BPN untuk penyelesaian persoalan tersebut.

Terkait jumlah tanah aset pemkab yang belum bersertifikat, Taufiq mengaku tidak hafal secara detailnya.

a�?Lupa berapa, ada catatannya di kantor,. Pastinya ada mungkin separuhnya yang belum selesai. Penyelesaian ini kan lambat sekali, jadi kita intesifkan lewat koordinasi dengan BPN,a�? ujarnya.

Tak hanya menyelesaikan tanah yang belum bersertifikat. Pemkab juga melakukan upaya untuk menginventarisir sejumlah aset yang memiliki sertifikat ganda.

a�?Sebagian besar aset itu berupa tanah dan sebagian kecil lainnya berupa bangunan,a�? tandasnya.

Sementara itu, Kabag Hukum dan Perundang-undangan Setda Lobar Bagus Dwipayana mengatakan, tanah yang belum bersertifikat milik pemkab, rentan untuk diklaim pihak luar.

Sejumlah kasus gugatan aset yang melibatkan pemkab dengan pihak kedua, biasanya bermula dari persoalan sertifikat tersebut.

a�?Ada memang beberapa kasus yang dihadapi terkait tanah aset milik pemkab yang memang belum bersertifikat, ada juga gugatan terhadap aset pemkab yang sudah bersertifikat,a�? jelas Bagus. (dit/r6)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka