Ketik disini

Tanjung

Ingat, Jangan Dibisniskan Ya!

Bagikan

TANJUNG – Wakil Bupati Lombok Utara Sarifudin geram dengan ulah beberapa sekolah yang menarik pungutan saat penerimaan peserta didik baru (PPDB). Dalam pungutan ini, pihak sekolah berdalih untuk penyeragaman.

a�?Sudah banyak warga yang datang ke saya dan mengeluh dengan pungutan ini. Yang banyak melakukan justru sekolah negeri,a�? ungkapnya pada wartawan, kemarin (14/7).

Dijelaskan, pungutan yang dilakukan sekolah ini memang tidak dilakukan secara terang-terangan. Pihak sekolah “membungkus” pungutan ini dengan dalih pembelian seragam dan kebutuhan perlengkapan sekolah.

a�?Nilainya bervariasi mulai dari Rp 400 ribu sampai Rp 1,4 juta,a�? ungkapnya.

Dengan nominal yang sudah ditentukan tersebut tentu sangat memberatkan masyarakat. Khususnya masyarakat yang berdaya beli rendah.

a�?Pemerintah kan sudah beri subsidi ke sekolah dengan dana BOS. Jadi sekarang tidak perlu lagi ada pungutan macam-macam,a�? tegasnya.

Sarifudin menilai, pungutan dengan dalih pembelian seragam dan peralatan sekolah ini menjadi ruang bisnis bagi oknum-oknum kepala sekolah (kasek) ataupun guru. Misalnya, dari harga seragam yang dijual, mereka bisa mendapatkan sekitar Rp 200 ribu dari satu orang anak.

a�?Orang tua murid harus membeli seragam lima set, ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu dari sekolah. Kami minta praktik ini dihentikan karena ada sanksi tegas bagi sekolah yang ketahuan masih melakukan praktik ini,a�? ungkapnya.

Menurut Sarifudin, sekolah memang bisa menjual beberapa perlengkapan yang memang tidak dijual di luar. Seperti lambang dan nama sekolah serta seragam olahraga. Di luar kebutuhan itu tidak perlu memaksakan orang tua murid membeli seragam di sekolah.

a�?Jangan sampai ada guru atau kasek yang berbisnis,a�? cetus mantan anggota DPRD NTB ini.

a�?Besok (hari ini) saya akan kumpulkan seluruh kasek dari SD sampai SMA untuk membahas masalah ini,a�? pungkasnya. (puj/r9)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka