Ketik disini

Headline Praya

Soal Dam Mujur, BWS Angkat Tangan

Bagikan

PRAYA – Sudah beberapa kali Balai Wilayah Sungai (BWS) NTB turun ke Desa Kelebuh Praya Tengah, Lombok Tengah (Loteng). Tujuannya, untuk menyelesaikan program land acquisition resettelement action plan (Larap), atau studi pengadaan lahan, pemindahan penduduk dan pemukiman pembangunan Dam Mujur, hanya saja mereka mendapat penolakan keras dari warga desa setempat.

a�?Mereka pun tidak bisa berbuat banyak. Kecuali, menyerahkan penyelesaiannya ke kita,a�? kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan ESDM Loteng HL Rasyidi, kemarin (14/7).

Saat ini, kata Rasyidi dinasnya sedang menyusun jadwal pertemuan di Desa Kelebuh, dengan mengundang seluruh elemen masyarakat.

Khususnya, warga lima dusun yang menerima dampak langsung pembangunan dam terbesar di Loteng tersebut.

a�?Selama ini, yang diundang itu, para tokoh saja. Kali ini, skala besar,a�? katanya,

Ia menerangkan, konsekuensi penyerahan penyelesaian Larap dari BWS ke Pemkab adalah, Pemkab mau tidak mau harus menyiapkan anggaran dan kebutuhan operasional lainnya, dalam mensukseskan program tersebut. Jika tidak, maka berdampak besar bagi pembangunan Dam Mujur.

Permasalahan yang selama ini dihadapi BWS, kata Rasyidi warga lima dusun di Desa Kelebuh melakukan perlawanan dengan berbagai macam cara.

Diantaranya dengan meminta Gubernur M Zainul Majdi MA dan Bupati HM Suhaili FT turun, mempertanyakan siapa yang menyiapkan dana ganti rugi, kapan pembayarannya, melalui siapa dan sebagainya. Potret semacam itu pun, menurutnya membuat BWS angkat tangan.

a�?Kami melihat, masyarakat yang belum paham apa itu Larap. Sehingga, perlu pendekatan khusus kepada mereka,a�? kata Rasyidi.

Larap, jelas pria asal Desa Mangkung tersebut merupakan proses administrasi, untuk mengetahui berapa luas lahan warga, jenis bangunan rumahnya, apakah permanen atau semi permanen, berapa pohonnya dan sebagainya.

a�?Begitu program Larap selesai, baru tim appraisal atau penilai turun,a�? katanya.

Mereka, tekan Rasyidi akan menghitung berapa biaya ganti rugi yang akan disiapkan pemerintah. Mereka merupakan tim independen, sehingga setiap keputusan yang dikeluarkan, murni kebijakan mereka, tidak ada intervensi. a�?Kami minta masyarakat jangan takut rugi,a�? serunya.

Salah satu contoh, tambahnya proses penghitungan pembebasan lahan pembangunan infrastruktur jalan jalur dua Batujai-PLN Praya.

Warga memasang harga lahannya rata-rata Rp 50 juta per are, namun setelah dilakukan perhitungan oleh tim appraisal, justru di atas itu. a�?Jadi, biarkan kami bekerja,a�? katanya.

Jika seluruh tahapan yang ada itu rampung, kata Rasyidi baru Pemkab bersama dewna membahas besaran anggaran pembebasan lahannya, yang menurut rencana akan dianggarkan di tahun 2017 mendatang.

a�?Kelemahan yang selama ini terjadi menurut saya, mereka pengambil kebijakan pembangunan Dam Mujur itu, tidak menjelaskan secara rinci apa itu Larap,a�? sambung anggota Komisi IV DPRD Loteng Ahmad Supli, terpisah.

Agar berjalan lancar, aman dan sukses, saran politisi PKS tersebut, BWS maupun Pemkab mengajak seluruh warga, membicarakan tahapan pembangunan Dam Mujur.

a�?Saya minta, jangan ditutup-tutupi,a�? tegasnya. (dss/r3)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka